Indonesia tengah mengalami kelangkaan dan melambungnya harga beras di pasaran. Bahkan, lonjakan harga beras di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah yakni mencapai Rp 18 ribu per kilogram. Mengatasi hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras.
Plt Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan nilai impor beras yang masuk ke Indonesia pada Januari 2024 mencapai US$ 279,2 juta. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 135,12 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana impor beras pada Januari 2023 hanya mencapai US$ 118,7 juta.
“Dapat kami sampaikan bahwa impor beras Januari 2024 adalah senilai US$ 279,2 juta” kata Amalia dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta pada Kamis, 15 Februari 2024.
Ada beberapa alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras besar-besaran di tahun ini. Berikut adalah deretan tujuan pemerintah impor beras.
Stabilisasi Pasokan
Pada Januari 2024, pemerintah telah melakukan impor beras sebanyak 2,5 juta ton untuk menjaga ketersediaan pasokan dan cadangan beras pemerintah (CBP). Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan impor dilakukan demi mengatasi defisit beras akibat El Nino, mengingat saat ini stok beras di Bulog tinggal 1,4 juta ton
"Mohon maaf harus mengambil keputusan pahit harus mengimpor, tapi ini impor yang terukur, jadi importasi ini masuk ke gudang Bulog dan hal ini akan dipakai untuk intervensi pemerintah seperti bantuan pangan kemudian stabilisasi pasokan dan harga pangan,” katanya di Temanggung pada Senin, 22 Januari 2024.
Arief mengungkapkan bahwa dari total 2,5 juta ton tersebut, sebanyak 2 juta ton beras diimpor dari Thailand dan Vietnam. Sementara 500 ribu ton merupakan kelanjutan impor beras dari Myanmar yang dilakukan pada tahun 2023.
Ia menyatakan dampak dari El Nino telah menyebabkan kekurangan sebanyak 2,8 juta ton beras di Indonesia, meskipun kebutuhan normal per bulan sekitar 2,5 juta hingga 2,6 juta ton.
Lebih lanjut, percepatan impor beras ini juga terkait dengan upaya persiapan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran tahun 2024.
Penuhi Kebutuhan Domestik
Selain melakukan impor sebanyak 2,5 juta ton, pada di awal Februari 2024 pemerintah tercatat kembali mengimpor beras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 1,6 juta ton guna memenuhi kebutuhan domestik akibat mundurnya masa panen selama dua bulan.
“Seharusnya pada Maret-April itu sudah panen raya, sekarang mundur ke April, Mei, dan Juni, sehingga produksi menurun dan pemerintah kemarin memutuskan untuk melakukan impor,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024.
Selain melakukan impor, ia menjelaskan bahwa pemerintah juga meningkatkan jumlah distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari 150 ribu ton menjadi 250 ribu ton guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Demi memudahkan proses distribusi, Airlangga mengatakan paket beras dari program SPHP dapat diubah kemasannya dengan menyesuaikan beratnya.
“Biasanya ‘kan SPHP kiloannya 5 kilogram. Jadi, untuk beberapa wilayah silakan didistribusi dalam kiloan yang lebih besar dan di lapangan diberi kesempatan untuk melakukan pengemasan ulang dari 50 kilo atau 25 kilo menjadi 5 kilo,” ucap Airlangga.
Mengisi Stok Cadangan
Menjelang bulan Ramadan 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan impor tambahan beras sebanyak 1,6 juta ton untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog.
"1,6 (juta ton) ini memang dipersiapkan saja. Pak Presiden mintanya harus ada stok di Bulog 1,2 (juta ton) minimal, beliau malah inginnya ada tiga juta ton," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 28 Februari 2024
Arief menyatakan pemerintah telah mengalokasikan kuota impor sebesar 2 juta ton beras untuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Namun dari kuota tersebut, impor beras yang telah terealisasi baru mencapai 500 ribu ton.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar terdapat stok minimal sebesar 1,2 juta ton di Bulog, bahkan mungkin mencapai 3 juta ton sebagai cadangan beras ketika produksi beras nasional masih menunggu musim panen raya. Oleh karena itu, impor beras dari kuota 2 juta ton harus dilaksanakan terlebih dahulu.
"Iya jika diperlukan, tetapi yang 2 juta (ton) itu harus masuk segera," kata Arief.
.jpeg)
