Usulan menggunakan hak angket muncul saat para legislator di DPR melaksanakan Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).
Beberapa politikus di DPR terekam mengusulkan parlemen menggunakan hak angket dalam mengusut kejanggalan dalam Pemilu 2024.
Namun, Ketua DPR Puan Maharani absen dalam rapat yang dihiasi dengan usulan parlemen menggunakan hak angket.
Adapun, Puan absen untuk melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis, demi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi figur yang memimpin kegiatan dengan didampingi pimpinan parlemen lainnya Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel.
Dasco mengatakan legislator yang hadir secara langsung dalam Rapat Paripurna ke-13 pada Selasa ini 164 dengan total yang mengikuti 290.
"Izin 126 orang, total 290 orang dari 575 anggota DPR RI dengan demikian kuorum tercapai," ujar legislator Daerah Pemilihan III Banten itu membuka rapat, Selasa ini.
Dasco lantas mengucapkan bismillahirrahmanirrahim untuk membuka rapat yang dilaksanakan terbuka untuk umum.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 dan kami menyatakan terbuka dan dibuka untuk umum," ungkap ketua harian Gerindra itu.
Indonesia Raya kemudian berkumandang dalam kegiatan. Para legislator dengan berdiri terekam ikut menyanyikan lagu kebangsaan negara.
Dasco selanjutnya menyebutkan Rapat Paripurna pada Selasa ini satu di antaranya beragenda mendengarkan pidato Puan.
"Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa sidang IV 2023-2024. Apakah itu bisa disetujui," kata Dasco yang dijawab setuju para legislator yang hadir.
Namun, Puan absen dalam rapat paripurna. Teks pidato pernyataan eks Menko PMK itu lantas disampaikan oleh Dasco.
Setelahnya, legislator DPR RI dipersilakan menyampaikan pendapat dalam rapat paripurna yang pertama kali diungkapkan Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS.
Aus kemudian menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat yang sudah didengarnya ialah DPR RI bisa menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
"Sebagian masyarakat agar DPR RI menggunakan hak angket," kata dia.
