Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menunjuk Mohammed Mustafa sebagai Perdana Menteri baru Palestina.
Penunjukan Mustafa dilakukan kurang dari tiga minggu setelah pendahulunya, Mohammed Shtayyeh, mengundurkan diri, dengan alasan perlunya perubahan setelah perang Hamas-Israel pecah.
Sebagaimana diberitakan Kantor berita Palestina, Wafa, pada Kamis (14/3/2024), pria berusia 69 tahun ini sekarang menghadapi tugas untuk membentuk pemerintahan baru bagi Otoritas Palestina, yang memiliki kekuasaan terbatas di beberapa bagian Tepi Barat yang diduduki Israel.
Profil Mohammed Mustafa
Mohammed Mustafa adalah penasihat Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang telah lama dipercaya dalam urusan ekonomi.
Ia merupakan anggota komite eksekutif independen Organisasi Pembebasan Palestina -yang didominasi oleh gerakan Fatah yang berkuasa.
Mustafa pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi, menjadi anggota dewan di Palestine Investment Fund dan bekerja di sejumlah posisi senior di Bank Dunia.
Sosok yang pernah belajar di George Washington University di Washington itu juga pernah menjadi penasihat pemerintah Kuwait dan dana kekayaan negara Arab Saudi, Dana Investasi Publik.
Sejak tahun 2007, kontrol atas wilayah Palestina telah dibagi antara Otoritas Palestina pimpinan Abbas di Tepi Barat dan Hamas di Jalur Gaza.
Mustafa terlibat dalam upaya rekonstruksi di Gaza setelah invasi Israel tahun 2014.
Perang Gaza saat ini meletus setelah Hamas menyerang Israel selatan pada 7 Oktober, yang mengakibatkan kematian sekitar 1.160 orang, sebagian besar warga sipil, menurut data dari Israel.
Sementara, serangan Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 31.341 orang, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan di wilayah itu.
Selama perang, kekerasan di Tepi Barat telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi selama hampir dua dekade.
Pasukan dan pemukim Israel telah menewaskan sedikitnya 430 warga Palestina di Tepi Barat sejak perang Gaza dimulai, menurut kementerian kesehatan di Ramallah.
Amerika Serikat dan negara-negara lain telah menyerukan agar Otoritas Palestina direformasi untuk mengambil alih semua wilayah Palestina setelah perang berakhir.
Dilansir AFP, tak lama setelah pengunduran diri Shtayyeh pada akhir Februari, faksi-faksi Palestina termasuk Hamas dan Fatah berpartisipasi dalam pembicaraan yang diselenggarakan oleh Rusia untuk membahas perang di Gaza dan rencana pasca-perang.
Setelah itu faksi-faksi tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa mereka akan mengupayakan "persatuan tindakan" dalam menghadapi Israel.
