Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, menunjuk Mohammad Mustafa menjadi perdana menteri yang baru, Kamis (14/3) waktu setempat. Penunjukan Mustafa ini terjadi setelah tekanan untuk mereformasi badan pemerintahan wilayah Palestina meningkat.
Dilansir WAFA, sebagai perdana menteri yang baru, Mustafa akan ditugaskan memimpin alur bantuan dan pembangunan kembali Jalur Gaza, serta mereformasi institusi Otoritas Palestina.
Sebelum diangkat menggantikan Mohammed Shtayyeh yang mengundurkan diri pada Februari lalu, sebenarnya Mustafa sudah cukup erat dengan pemerintahan Palestina. Ia sebelumnya menjabat sebagai penasihat urusan ekonomi yang telah lama dipercaya oleh Abbas.
Pria kelahiran 69 tahun silam itu merupakan anggota komite eksekutif independen Organisasi Pembebasan Palestina--yang didominasi oleh Fatah. Lulusan Universitas George Washington di Amerika Serikat ini juga pernah menjabat sebagai anggota dewan di Badan Investasi Palestina serta menempati jabatan senior di Bank Dunia.
Mustafa juga pernah menjadi penasihat pemerintah Kuwait, serta penasihat dana kekayaan negara Arab Saudi.
Kini Mustafa diminta untuk segera mereformasi pemerintahan baru untuk Otoritas Palestina yang kekuasaannya terbatas di beberapa wilayah Tepi Barat--yang diduduki Israel. Sejak tahun 2007, wilayah Palestina terbagi antara Otoritas Palestina pimpinan Abbas yang berbasis di Tepi Barat dan pemerintahan Hamas di Jalur Gaza.
Selama gempuran tentara penjajah Israel di Jalur Gaza yang kian masif sejak Oktober 2023 lalu, kekerasan di Tepi Barat juga meningkat. Bahkan angka kekerasan ini mencapai tingkat tertinggi yang belum pernah terjadi dalam dua dekade terakhir.
Pasukan penjajah dan pemukim Israel setidaknya telah membunuh 430 warga Palestina di Tepi Barat sejak serangan di Jalur Gaza dimulai.
