Mayor Jenderal Mohamed Abdel Wahed, pakar strategis Mesir dan mantan perwira intelijen, memberikan analisisnya mengenai pembangunan pelabuhan dadakan di lepas pantai Gaza.
Atas prakarsa Amerika Serikat, dermaga dadakan ini didalilkan untuk percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
AS dilaporkan sudah mengirimkan sejumlah besar tentaranya untuk memulai pembangunan pelabuhan dadakan di Gaza tersebut.
Menurut Mayor Jenderal Muhammad Abdel Wahed, proyek kemanusiaan pembangunan pelabuhan Gaza tersebut bak topeng dengan niat terselubung dari para pemrakarsanya.
"Proyek koridor laut dari Siprus ke Gaza dan pendirian pelabuhan, di permukaan (sampulnya), adalah bantuan kemanusiaan, namun di dalamnya adalah (intrik kotor) permusuhan," ujarnya dilansir Khaberni, Sabtu (16/3/2024).
Wahed meragukan dalil yang digaungkan AS kalau pembangunan pelabuhan Gaza bertujuan untuk percepatan penyaluran bantuan.
Hal itu mengingat AS punya catatan menyetop dana kemanusiaan bagi lembaga-lembaga PBB yang menangani masalah Palestina, seperti UNWRA yang mereka tuding ikut membantu Hamas melawan Israel.
Terlebih, AS punya segala kemampuan yang dibutuhkan agar Israel membuka blokade jalur darat bagi Gaza, koridor utama bagi penyaluran bantuan.
"Ada skeptisisme yang besar terhadap proyek ini dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hal ini, apakah Amerika Serikat atau Israel, dan posisi mereka sangat jelas," paparnya.
"Dengan adanya perang di Gaza, Amerika Serikat telah berhenti menyetujui proyek apa pun di Dewan Keamanan mengenai gencatan senjata di Gaza . Saya membayangkan sulitnya membicarakan bantuan kepada rakyat Palestina, dan oleh karena itu ada banyak tanda tanya mengenai posisi Amerika,” ujar dia mempertanyakan bias dan hipokrasi AS soal Gaza.
Mayor Jenderal Abdel Wahed menambahkan: "Kami tahu betul bahwa proyek ini diusulkan pada tahun 2014 dan Israel menolak memberikan bantuan ke Gaza. Ada juga hubungan strategis yang kuat dengan Siprus, baik di tingkat keamanan atau ekonomi, dan oleh karena itu sekarang Dewan Menteri Palestina telah menolak proyek ini, menekankan bahwa bantuan yang masuk akan dikirimkan melalui perlintasan resmi yang ditentukan.”
Pengusiran Warga Palestina
Mayor Jenderal Muhammad Abdel Wahed juga mengaitkan pembangunan pelabuhan Gaza itu dengan rencana invasi darat Israel ke Rafah.
Disinyalir, pembangunan pelabuhan ini sebagai bagian dari beberapa syarat AS ke Israel jika invasi darat ke Rafah terjadi, tersedianya bantuan dan relokasi pengungsi ke wilayah aman.
Hanya, muncul kekhawatiran, tindakan AS tersebut dapat menjadi awal dari kehadiran militer internasional di tanah Palestina dan pengusiran warga Palestina dengan berbagai dalih.
Soal Relokasi warga Palestina, Wahed menambahkan: “Ada banyak tanda tanya mengenai pembicaraan bahwa pemindahan warga Palestina bersifat sukarela dan tidak dipaksakan. Israel benar-benar yakin dengan mengungkapkan niatnya mengenai proses pemindahan paksa, namun baru-baru ini mereka yakin bahwa pemindahan secara sukarela dan bukan pemindahan paksa akan terjadi, yang berarti membuat kehidupan di Gaza menjadi mustahil dan mendorong banyak keluarga untuk melarikan diri dan bertahan hidup."
Dari kacamata Mesir, relokasi warga Palestina adalah masalah krusial yang terkait dengan keamanan nasional mereka.
Mesir disebut-sebut sudah menyiapkan sebuah lahan di wilayah mereka - di luar perbatasan Gaza- untuk menampung pengungsi dengan berhias tembok beton setinggi 7 meter.
"Israel akan mampu menciptakan sejenis pialang dan perusahaan melalui agen untuk mendorong warga Palestina untuk mengungsi ke tempat lain yang lebih aman sampai perang berhenti, namun proyek pengungsian sedang berlangsung dan kuat untuk mengevakuasi wilayah Gaza, dan saya juga membayangkan melaksanakannya," katanya dilansir Khaberni.
Sabtu lalu, Komisi Eropa, UEA, Amerika Serikat, dan Siprus mengeluarkan pernyataan bersama mengenai pengaktifan koridor laut untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Presiden Siprus Nikos Christodoulides menjelaskan pada hari Jumat bahwa koridor laut Siprus bertujuan untuk mempercepat transfer bantuan ke Jalur Gaza dan mengurangi tekanan pada jalur darat.
