Pejabat senior Amerika Serikat (AS) mengeklaim pihak Israel telah menerima kerangka perjanjian gencatan senjata di Gaza yang ditawarkan oleh AS. Dilansir AFP, dalam perjanjian itu, tertulis gencatan senjata bisa segera dilakukan setelah ada pembebasan sandera dari kelompok paling rentan.
"Perjanjian kerangka kerja tersebut mempertimbangkan gencatan senjata selama enam minggu yang dapat segera dimulai jika kelompok militan Palestina setuju membebaskan sandera yang paling rentan yang ada di sana," kata pejabat tersebut dilansir AFP, Minggu (3/3).
"Israel kurang lebih sudah menerimanya," lanjutnya.
Pengumuman ini keluar hanya beberapa jam setelah pesawat kargo militer AS yang membawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dikerahkan. Ini adalah bantuan kemanusiaan AS di Jalur Gaza yang pertama sejak serangan 7 Oktober 2023.
Sejumlah negosiator, menurut pejabat tersebut, telah bekerja untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza di awal bulan suci Ramadan. Ia berharap gencatan senjata ini jika bisa terlaksana akan menciptakan ruang bagi perdamaian yang lebih abadi.
Saat ini pihak negosiator masih menunggu delegasi Hamas yang diperkirakan akan terbang ke Kairo hari ini untuk membahas soal perjanjian gencatan senjata tersebut. Dengan adanya gencatan senjata tersebut, diharapkan bantuan yang masuk ke Jalur Gaza bisa lebih banyak, terutama lewat jalur darat yang lebih efektif.
"Tak ada satu pun dari jalur-jalur alternatif (lewat laut maupun udara) yang bisa memberikan pasokan kebutuhan dasar yang lebih banyak dibanding lewat darat. Ini adalah cara paling efisien untuk menyalurkan bantuan dalam jumlah besar," kata pejabat AS lainnya.
Di saat yang sama, menurut Middle East Eye, seharusnya Wakil Presiden AS, Kamala Harris, dijadwalkan bertemu dengan menteri kabinet perang Israel, Benny Gantz, pada Senin mendatang. Pertemuan yang digelar di Gedung Putih ini salah satunya akan membahas soal kesepakatan gencatan senjata sementara dan meningkatkan bantuan ke Gaza.
Namun, tokoh senior yang dekat dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut jika Netanyahu tak menyetujui kunjungan Gantz tersebut.
"Perdana menteri telah menjelaskan kepada Gantz tadi malam bahwa dia tidak menyetujui perjalanannya ke Washington. Setiap perjalanan resmi ke luar negeri yang dilakukan oleh seorang menteri yang bukan pejabat swasta melainkan dalam kapasitas resmi memerlukan persetujuan dari perdana menteri," tokoh senior tersebut seperti dikutip.
“Menteri Gantz secara pribadi memberi tahu perdana menteri atas inisiatifnya sendiri pada hari Jumat mengenai niatnya untuk melakukan perjalanan, untuk mengkoordinasikan pesan-pesan yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut,” kata pernyataan itu.
