Viral di media sosial pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak pada 14 Februari justru sepi peminat.
Hal ini terjadi di TPS 18 di desa Ampera Raya, Kecamatan Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Warga yang tercatat sebagai pemilih tetap di TPS ini kompak tak ada yang datang.
Hingga akhirnya pemilih pun menjadi golput berjamaaf karena tak ada satupun warga yang datang untuk memilih.
Sikap warga yang memilih tak mencoblos ini adalah bentuk protes.
Hal ini lantaran warga kecewa untuk menangani masalah kependudukan.
Pemilih yang tercatat seharusnya berada di RW 03 RT 23 kelurahan Segon, Pontianak.
Namun saat mengecek data di DPT warga justru terdaftar di Desa Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimatan.
Baca juga: Dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024, Polda Jambi Ikut Doa Bersama Lintas Agama
Dilansir dari Tribun Pontianak, warga setempat bernama Aditiyo mengaku pasrah siapapun pemimpin yang terpilih.
"Sesuai dengan adminduk kita semuanya kota, Kelurahan Saigon," katanya.
Baginya pemerintah seolah tak serius menangani masalah ini.
"Jadi kalau mau nyoblos di sini kan lucu, di situ TPS Kubu Raya. Ya tidak memilih, ngikut adminduk saja kita tetap kelurahan Saigon," ujarnya.
Hal serupa diakui Ridho, ia mengatakan bagaimana ia hendak menyalurkan suaranya melalui TPS Kubu Raya bahkan KTP miliknya terdaftar sebagai warga Kota Pontianak.
"Ini KTP saya yang saya pegang Kota Pontianak," jelasnya.
Sementara itu, ketua RT 03 RW 23 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Hidayatul Muslimin mengatakan warganya merupakan satu diantara lokasi yang terdampak Permendagri nomor 52 tahun 2020.
Menurutnya, masalah hak pilih warga di daerah itu terjadi diketahui saat proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) daftar pemilih.
"Kurang lebih 1 tahunan tepatnya di bulan maret 2023 kita penolakan coklit dari seluruh warga saya," katanya.
Sama dengan pendapat warga lain, pemerintah seolah tak serius menangani masalah yang terjadi hampir setahun ini.
Hingga ia berinisiatif untuk memilih golput.
Namun keinginan utuk golput bukan diinisiasi oleh dirinya sebagai ketua RT, melainkan keinginan masyarakat sendiri.
"Itu tidak ada yang inisiasi, kemauan mereka semua sendiri termasuk saya pribadi," ujarnya.
Terkait tidak adanya yang datang memilih kata Muslimin sudah bisa prediksi dari awal.
"Tanggal 29 Desember 2023 kita mengadakan musyawarah akbar, jadi keputusan mereka itu menolak segala bentuk yang berhubungan dengan Kubu Raya," ujarnya.
RT 03 RW 23 memiliki kurang lebih 80-an KK dengan jumlah 186 pemilih, Komplek SBR 7 terdiri dari 5 RT, satu diantaranya yaitu RT 3 yang masuk DPT Kubu Raya
Warga SBR 7, Rudi Wahyudi mengatakan apa yang dilakukannya murni karena mempertahankan wilayahnya.
"Kita kan tercatat sebagai warga Kota Pontianak, berdasar administrasi jadi tidak ada faktor politis. Pasrah lah siapa pun yang menjadi presiden," ujarnya.
Hingga saat Pemilu 2024 yang berlangung 14 Februari 2024 yang tercatat memilih hanya ada 12 suara, diantaranya adalah petugas KPPS.
.jpeg)
