Program makan siang gratis yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bahkan utang pemerintah diperkirakan akan membengkak jika digunakan untuk membiayai program tersebut. Juga dikhawatirkan lembaga pemeringkat bisa menurunkan outlook utang Indonesia, karena utang yang meningkat ini.
Meski demikian, Analisi Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menilai, anggaran makan siang gratis yang besar akan berimbas pada jumlah utang yang meningkat.
Namun, menurutnya penilaian atas nominal dan persentase utang tak bisa lepas dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB) yang diraih. Sehingga lembaga pemeringkat tidak akan begitu saja menurunkan peringkat utang Indonesia, jika ternyata utang dibelanjakan secara produktif dan memberikan efek produktif
kepada PDB.
“Artinya, utang akan tetap berada di bawah ambang batas aman, jika PDB-nya tumbuh baik. Dengan kata lain, nominal utang boleh saja bertambah, tapi persentasenya belum tentu bertambah jika pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi juga tumbuh tinggi,” tutur Ronny kepada Kontan, Rabu (28/2).
Di samping itu, ia juga menilai jika semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka ruang pemerintah untuk menambah utang akan semakin besar. Namun, meskipun persentase utang pemerintah bertambah, kecil kemungkinan lembaga rating akan menurunkan peringkat utang pemerintah Indonesia.
Selain itu, meski pertumbuhan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia pun masih dianggap aman oleh lembaga pemeringkat.
Faktornya karena persentase rasio utang terhadap PDB masih dianggap aman, jauh di bawah negara-negara besar lainnya, dan pertumbuhan ekonomi masih dianggap relatif baik.
“Jadi penilaian lembaga rating nantinya akan sangat tergantung kepada raihan PDB nanti. Jika pertambahan utang ternyata menghasilkan pertumbuhan ekonomi 5% hingga 6% dan defisit anggaran masih berada di rentang 3% APBN, maka peringkat utang masih akan aman di mata lembaga pemeringkat,” ungkapnya.
Sehingga, selama program makan siang gratis tidak berdampak pada defisit anggaran meningkat di atas 3% dari PDB, dan pertumbuhan ekonomi masih bisa diraih di kisaran 5%, maka program ini tidak akan mengganggu peringkat utang Indonesia.
Lebih lanjut, Ronny juga menilai jika program ini berjalan sesuai janji Prabowo-Gibran untuk melibatkan langsung UMKM, Koperasi, dan BUMdes, maka akan ada multiplier effect yang cukup signifikan.
“Tapi jika akhirnya hanya seperti Kartu Pra Kerja, yang hanya menambah isi saku perusahaan besar dan start up besar, maka akan memperburuk kinerja ekonomi nasional. Karena hanya menguntungkan segelintir pihak dan penerima makan siang gratis hanya menerima makan siang gratis semata,” imbuhnya.