Calon Presiden (Capres) RI Anies Baswedan menyentil menteri di kabinet pemeirntah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait fitnah Timnas AMIN disebut bakal ubah BUMN jadi koperasi.
Masalah ini ditanggapinya ketika ditanya peserta Desak Anies tentang kabar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) bakal menghapus BUMN dan mengubahnya menjadi koperasi.
Capres nomor urut 01 mengungkapkan ada jenis informasi yang kalau didengar sudah langsung ketahuan itu masuk akal atau tidak.
"Kalau kita dengar ada jenis informasi yang tidak masuk akal dan dikutip oleh yang memegang kewenangan, maka yang memegang kewenangan itu tidak sedang menggunakan akal sehat," sindir Anies saat acara Desak Anies di Semarang, Senin (5/2).
Mantan Mendikbud RI itu menilai bahwa yang namanya badan usaha milik negara (BUMN) itu tidak mungkin dihapuskan. Anies pun mempertanyakan pola pikir menteri Jokowi yang bicara soal penghapusan BUMN tersebut.
"Jadi, ketika Pak Menterinya yang ngomong, lho, memang Pak Menterinya tidak berpikir kritis? Di mana critical thinking-nya? Ini sebelum ngomong substansinya. Jadi, ketika mendengar informasi itu, kita bisa menakar ini masuk akal atau tidak. Ini jelas tidak tidak masuk akal,' tutur Anies.
Sebaliknya, Anies justru menyatakan bahwa bila dirinya terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024, BUMN bukan dihapus, melainkan harus ditata ulang.
"BUMN kita ini sudah banyak mengalami problem yang terlalu besar. (BUMN dihapus) itu tidak benar. Itu fitnah. Dan fitnah yang tidak masuk akal. Kami ingin tegaskan, BUMN ke depan adalah BUMN yang menjalankan fungsi negara," terang Anies.
Eks gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa negara punya dua tangan, yakni birokrasi dan korporasi. Birokrasi itu kementerian, dinas, dan badan. Korporasi itu BUMN dan BUMD.
"Keduanya punya tugas melakukan pembangunan. BUMN jangan dipakai sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Negara tidak berdagang dengan rakyat," kata Anies mengingatkan.
Menurut Anies, ada program yang dikerjakan pakai birokrasi sulit, justru lebih mudah dijalankan dengan korporasi.
Dia lantas mencontohkan program yang sudah diterapkannya di Jakarta dalam mengelola angkutan umum untuk warga ibu kota.
"Sebagai contoh, kami di Jakarta mengelola kendaraan umum. Bisa dikelola pakai Dishub, tetapi ada ketentuan regulasi yang rumit," ucapnya.
Nah, pekerjaan itu justru berjalan mudah dan lancar saat dikerjakan melalui korporasi berupa badan usaha milik daerah (BUMD).
"BUMD belanjanya mudah, melakukan kontrak mudah, pemberhentian mudah. Ada kelenturan korporasi,” kata Anies Baswedan.
