Rudal Korea Utara yang ditembakkan Rusia di Ukraina mengandung sejumlah besar komponen yang terkait perusahaan AS.
Hal ini menunjukkan sulitnya menegakkan sanksi terhadap Pyongyang, meski akhirnya dapat membantu mengungkap jaringan pengadaan ilegal.
Conflict Armament Research (CAR), organisasi Inggris yang melacak asal-usul senjata yang digunakan dalam konflik, memeriksa sisa-sisa rudal balistik Korea Utara yang digunakan Rusia untuk menyerang pasukan Ukraina di Kharkiv pada 2 Januari.
Dilansir dari Reuters, dalam sebuah laporan
yang dirilis minggu ini, mereka telah memeriksa komponen elektronik, termasuk sistem navigasi rudal.
Mereka menemukan banyak komponen yang baru saja diproduksi dan memiliki tanda perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat.
Dikatakan bahwa 75 persen komponen yang didokumentasikan terkait dengan perusahaan yang didirikan di AS, 16 persen terkait dengan perusahaan di Eropa, dan 11 persen terkait dengan perusahaan di Asia.
Kode tanggal pada komponen menunjukkan lebih dari tiga perempatnya diproduksi antara tahun 2021 dan 2023 dan rudal tersebut tidak mungkin dirakit sebelum Maret tahun lalu.
Para ahli sanksi mengatakan temuan itu tidak mengejutkan, meskipun selama bertahun-tahun AS memimpin upaya internasional membatasi kemampuan Korea Utara mendapatkan suku cadang dan pendanaan program rudal balistik dan senjata nuklirnya.
CAR mengatakan temuannya menunjukkan betapa sulitnya mengontrol ekspor komponen elektronik komersial, dan betapa bergantungnya negara-negara seperti Korea Utara, Rusia, dan Iran pada teknologi impor.
"Korea Utara (dan Rusia serta Iran) adalah ahli dalam menghindari sanksi PBB dan AS melalui perusahaan-perusahaan samaran dan upaya-upaya lainnya," kata Anthony Ruggiero dari lembaga pemikir Foundation for Defense of Democracies di Washington, yang memimpin upaya-upaya sanksi Korea Utara di masa pemerintahan Trump.
"Meskipun sanksi AS kuat di atas kertas, sanksi harus ditegakkan agar efektif," katanya, menekankan perlunya AS dan sekutunya untuk terus memperbarui daftar sanksi dan menghabiskan dana untuk penegakan hukum.
"Kami tidak melakukan salah satu dari keduanya pada sanksi Korea Utara," katanya, menambahkan bahwa pemerintahan Biden perlu berbuat lebih banyak untuk menargetkan perusahaan, individu, dan bank-bank China yang membantu penghindaran sanksi.
CAR mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan industri untuk melacak komponen rudal dan mengidentifikasi entitas yang bertanggung jawab atas pengalihannya ke Korea Utara, sehingga tidak akan mengidentifikasi perusahaan yang terkait dengan produksinya.
