Prospek untuk gencatan senjata di Jalur Gaza Palestina kini meredup usai Amerika Serikat mengisyaratkan akan memveto upaya terbaru untuk resolusi Dewan Keamanan PBB.
AS dan mediator Qatar mengakui bahwa perundingan gencatan senjata di bidang diplomatik lainnya menemui jalan buntu.
Upaya gencatan senjata terhenti karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji pada Sabtu kemarin menolak seruan internasional untuk menyelamatkan Kota Rafah yang ditempati sekitar 1,5 juta pengungsi.
Serangan Israel untuk membasmi Hamas semakin mendekati Rafah. Bahkan serangan semalam menewaskan sedikitnya 10 warga Gaza dan di Deir al-Balah, Gaza tengah, menurut penghitungan kantor berita resmi Palestina Wafa.
Dikutip dari AFP pada Minggu (18/2/2024), Mesir semakin khawatir bahwa invasi Israel ke Rafah dapat memaksa warga Gaza yang terjebak di sana bakal melintasi perbatasan.
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Sabtu menegaskan kembali penolakan Mesir terhadap pemindahan paksa ke gurun Sinai.
Dalam percakapan telepon dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, kedua pemimpin malah sepakat mengenai perlunya kemajuan gencatan senjata yang cepat.
Sekalipun kesepakatan gencatan senjata sementara tercapai pada perundingan di Kairo, Netanyahu mengatakan invasi darat pasukannya ke Rafah akan tetap dilanjutkan.
"Bahkan jika kita mencapainya, kita akan memasuki Rafah," katanya pada konferensi pers yang disiarkan televisi, Sabtu (17/2/2024).
Di Israel terdapat seruan publik agar pemilu segera dilakukan oleh para demonstran yang juga menuduh pemerintah telah menelantarkan sandera.
"Singkirkan politik dalam pengambilan keputusan mengenai kehidupan orang-orang yang kita cintai," kata Nissan Calderon, saudara laki-laki yang disandera Hamas.
"Ini adalah momen yang tepat, tidak akan ada lagi kejadian serupa jika inisiatif Kairo gagal," imbuh dia.
Meski demikian, kemungkinan pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB minggu depan tidak akan memajukan upaya gencatan senjata karena AS sudah menyuarakan penolakannya.
"AS tidak mendukung tindakan terhadap rancangan resolusi ini," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield dalam sebuah pernyataan.
"Jika hasil pemungutan suara sesuai rancangan, maka hal itu tidak akan diadopsi," imbuh dia.
Rancangan resolusi Aljazair mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan segera, namun Thomas-Greenfield mengatakan AS malah mendukung kesepakatan gencatan senjata untuk sandera yang akan menghentikan pertempuran selama enam minggu.
"Presiden AS Joe Biden melakukan banyak panggilan telepon dengan Netanyahu serta para pemimpin Mesir dan Qatar minggu ini untuk mendorong kesepakatan ini," ungkapnya.
