Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud Md (TPN Ganjar Mahfud) Todung Mulya Lubis mengaku ikut resah dengan kabar kurang sedap tentang dugaan suap yang mendera Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Menurut Todung, salinan dokumen mengenai investigasi The Group of States Against Corruption (GRECO) atau Kelompok Negara Melawan Korupsi atas dugaan rasuah dalam kesepakatan antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI dengan Qatar soal jual beli jet tempur Mirage 2000-5 bekas tidak bisa disepelekan.
GRECO yang bermarkas di Strasbourg, Prancis, merupakan badan pemantau antikorupsi Uni Eropa.
Dalam dokumen yang beredar disebutkan bahwa GRECO meminta bantuan Amerika Serikat (AS) mengungkap dugaan suap atau rasywah di balik rencana Kemenhan RI membeli pesawat bekas dari Qatar.
"Saya sempat membaca kopi dari Telegram tersebut, ya, dan menurut saya ini sangat serius," ujar Todung dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).
Advokat senior itu mengaku memantau informasi awal soal dugaan rasuah tersebut. Todung juga merujuk pada keterangan akademikus sekaligus pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie.
Informasi yang beredar menyebut ada kesepakatan soal pembayaran balik atau cashback dari pihak Qatar kepada Prabowo. Cashback itu disepakati 7 persen dari total transaksi yang akan dilakukan.
Kemenhan berencana membeli 12 Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Harga per unit pesawat temput buatan Prancis itu ialah USD 66 juta.
Adapun total rencana transaksi untuk 12 Mirage bekas itu mencapai USD 792 juta. Konon ada kesepakatan soal cashback 7 persen dari angka itu, yakni USD 55,4 juta.
Laman agregasi berita Meta Nex menyebut persekot dari cashback itu sudah dibayarkan pada Januari 2023. Besarnya USD 20 juta yang diantar langsung ke pesawat pribadi di Doha, Qatar.
Todung menambahkan kabar itu memang masih bersifat dugaan dan perlu diklarifikasi.
Namun, mantan Ambasador RI untuk Norwegia itu tetap merasa tidak nyaman dengan pemberitaan tersebut.
“Walaupun berita itu masih perlu informasi yang bersifat dugaan karena penyelidikan itu masih berlangsung, tetapi berita ini membuat kita gundah, membuat kita sangat resah, ya. Kok, kita masih belum bisa memberantas transaksi-transaksi mencurigakan seperti ini?” imbuh Todung.
Pegiat hak asasi manusia (HAM) itu menilai ada sejumlah kejanggalan dalam rencana pembelian Mirage bekas tersebut.
Misalnya, transaksinya tidak antar-pemerintah atau government to government (G to G), tetapi melalui perusahaan asal Ceko sebagai perantara atau makelar.
"Ini buat saya satu tanda tanya yang saya tidak bisa jawab, kenapa melibatkan pihak ketiga, ya, untuk transaksi yang besar seperti ini?” ucapnya.
Oleh karena itu, Todung mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyelidiki dugaan rasuah itu.
“Sangat mengapresiasi dan mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh GRECO dari Eropa dan menyerukan kepada KPK untuk ikut serta menyelidiki transaksi janggal ini," ujarnya.(ast/jpnn.com)
