Dikabarkan segera bertemu Ganjar Pranowo dan membahas terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024, Anies Baswedan memberikan penjelasannya.
Baru-baru ini, Anies Baswedan menyebut membuka peluang bertemu Ganjar Pranowo.
Seperti diketahui, pertemuan itu membahas wacana hak angket di DPR mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024.
Baca juga: Reaksi Tak Terduga Surya Paloh saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi, Ketua Nasdem Beri Jawaban Begini
"Pokonya nanti tau-tau ketemu aja gitu," kata Anies, di Wisma Nusantara, Jumat (23/2/2024).
Diketahui wacana digulirkannya hak angket itu pertama kali digulirkan oleh Ganjar.
Secara pribadi Anies menyambut baik usulan tersebut.
Namun Anies menilai usulan itu merupakan ranah partai politik pengusung, dalam hal ini Nasdem, PKS, dan PKB.
"Jadi gini kalau menyangkut angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai, jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang berbicara," pungkas Anies.
Ganjar Usul Pengguliran Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.
Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dalam keterangan resmi, Senin (19/2/2024).
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024 lalu.
Baca juga: Respons Surya Paloh soal AHY Masuk Kabinet Jokowi, Ngaku Tak Diberitahu: Itu Hak Prerogatif Presiden
Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.
Maka, Ganjar mendorong PDI Perjuangan dan PPP untuk mendorong hak angket di DPR yang merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan lembaga negara.
Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu.
Ganjar juga mendorong anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. Hal itu, menjadi fungsi kontrol dari DPR.
“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” tegas Ganjar.
Terungkap Isi Pertemuan Anies dengan Jusuf Kalla & Surya Paloh Pasca Pencoblosan, Ini Pembahasannya
Terungkap isi pertemuan Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dengan dengan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh usai pencoblosan.
Isi pertemuan itu juga disampaikan oleh Anies Baswedan di Masjid Al Alzhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Anies Baswedan mengatakan bertemu Jusuf Kalla dan Surya Paloh untuk berdiskusi dan saling mencocokan pandangan.
Seperti diketahui, Pertemuan ketiganya itu berlangsung setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024.
“Kita diskusi tentang perkembangan saja. Perkembangan kemarin, memantau situasi, saling mencocokan pandangan,” ujar Anies di Masjid Al Alzhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).
Anies menyampaikan, mempunyai kesamaan pandang dengan Jusuf Kalla dan Surya Paloh soal pelaksanaan Pilpres 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, yang terpenting adalah mengumpulkan berbagai data dan fakta jika ada indikasi kecurangan.
“Mengumpulkan fakta-fakta sehingga nanti ketika kita berbicara, menyampaikan sikap, itu berdasarkan pada fakta,” kata Anies.
Selain itu, Anies menekankan bahwa yang terpenting baginya bukan siapa yang memenangkan Pilpres 2024.
Namun, pemilihan umum (Pemilu) itu berlangsung dengan jujur dan adil tanpa adanya kecurangan.
“Jadi jangan sampai unsur tekanan atau unsur imbalan dalam memilih, karena pemilihan ini adalah hak rakyat, jadi itu poin utamanya,” ujar Anies.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih terus melakukan perhitungan suara secara real count untuk Pilpres 2024.
Berdasarkan data terakhir yang diperbarui oleh KPU, hingga Jumat (16/2/2024) pukul 07.00 WIB, jumlah suara yang masuk sebanyak 407.369 dari 823.236 TPS (Tempat Pemungutan Suara) atau 49,48 persen.
Dilansir dari situs pemilu2024.kpu.go.id, pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 12.971.875 suara atau 25,27 persen.
Kemudian, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 29.194.395 suara atau 56,87 persen.
Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 9.167.513 suara atau 17,86 persen.
Hasil dari KPU ini bukanlah hasil akhir. Sebab, KPU masih akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang hingga Rabu (20/3/2024). Sedangkan penetapan hasil Pemilu 2024 dilakukan paling lambat tiga hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
