Skandal korupsi masih terus menggoyang Pemerintah Ukraina. Hal ini terjadi saat negara itu sedang dalam keadaan perang melawan Rusia.
Pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky pada bulan ini memecat semua kepala rekrutmen militer regional setelah audit nasional. Ini akhirnya membuat kepala negara itu meminta parlemen untuk meningkatkan hukuman bagi mereka yang dinyatakan melakukan korupsi selama masa perang.
"Saya telah menetapkan tugas untuk undang-undang tersebut dan legislator Ukraina akan ditawari proposal saya untuk menyamakan korupsi dengan pengkhianatan tingkat tinggi di masa perang," katanya dikutip Reuters, Senin (28/8/2023).
"Saya pikir parlemen akan mendapatkannya minggu depan dan kemudian keputusan ada di tangan parlemen," tambahnya.
Zelensky, yang mengatakan bahwa mengakhiri korupsi adalah kunci untuk mengalahkan Rusia, juga berharap bahwa dengan memberantas korupsi ia akan mempermudah mitra-mitranya untuk mendukung upaya pembangunan kembali yang akan menelan biaya miliaran dolar.
Meski begitu, Zelensky menekankan mereka yang dinyatakan bersalah tidaklah harus dihukum mati. Ia mengatakan Ukraina tidak menganut Stalinisme.
"Jika ada bukti, orang tersebut pasti berada di balik jeruji besi."
Ukraina berada di peringkat 116 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi terbaru yang dikeluarkan oleh kelompok kampanye Transparency International. Wakil Perdana Menteri Iryna Vereshchuk melalui aplikasi Telegram pada hari Minggu menyebut saat ini Kyiv bergantung pada penegakan hukum dari korupsi.
"Faktor eksternal dan internal berarti kelangsungan hidup negara mulai bergantung pada kemampuan Ukraina untuk benar-benar menghancurkan kelompok sosial yang korup." [SB]
