Rencana Indonesia mempunyai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tinggal selangkah lagi. Sebab, dari 19 persyaratan yang diperlukan, Indonesia sudah melengkapi 16 persyaratan.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengungkapkan untuk mengkomersialisasikan energi nuklir, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
Adapun dari 19 persyaratan yang direkomendasikan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency), Indonesia sudah memenuhi 16 syarat. "Untuk mengkomersialisasi nuklir kita harus memenuhi 19 persyaratan, 16 kita sudah, 3 lagi salah satunya NEPIO," kata Djoko dalam Konferensi Pers Capaian Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 Dewan Energi Nasional (DEN), Rabu (17/1/2024).
Lebih lanjut, Djoko mengatakan rencana pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) saat ini masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. NEPIO sendiri adalah sebuah badan yang nantinya bertugas untuk mempersiapkan pembangunan PLTN.
"DEN juga telah berkirim surat kepada ketua DEN dalam artian Bapak Presiden dan Wapres untuk meminta arahan tentang pembentukan NEPIO ini dan pembangunan nuklir," kata Djoko.
Di samping itu, pemerintah melalui Menteri ESDM telah menetapkan Kepmen ESDM 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang tim persiapan pembentukan NEPIO sebagai upaya pemenuhan syarat IAEA dalam membangun PLTN. Berdasarkan bahan paparan DEN, susunan tim percepatan pembangunan PLTN sendiri terdiri dari:
- Ketua: Menko Marinves
- Ketua Harian: Menteri ESDM
- Anggota: Ketua Dewan Pengarah BRIN, Menteri/kepala Lembaga Terkait, Anggota DEN, Ketua MPTN
- Kepala Sekretariat
- Wakil Ketua Harian Tim/Kapokja [SB]
