Israel dilaporkan sedang berada dalam diskusi dengan Republik Demokratik Kongo dan negara Afrika lainnya untuk memindahkan migran Palestina dari Gaza. Ini terjadi saat negara itu masih terus menyerang Gaza dengan dalih menghancurkan milisi penguasa wilayah itu, Hamas.
Times of Israel, mengutip sumber senior pemerintah, melaporkan bahwa pemindahan ini menjadi kebijakan utama koalisi Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu. Media itu menyebut Israel telah berbicara dengan beberapa negara Afrika untuk menentukan apakah mereka menerima migran dari Gaza.
"Kongo akan bersedia menerima migran, dan kami sedang melakukan pembicaraan dengan negara lain," kata situs berita tersebut, mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya, sebagaimana dilaporkan juga oleh Russia Today, Jumat (5/1/2024).
Netanyahu sebelumnya memang menyebut ada "kemajuan dalam rencana migrasi warga Gaza" dalam pertemuan partainya, Likud. Ia mengakui bahwa permasalahan saat ini adalah menemukan negara yang bersedia menerima warga Gaza.
Republik Demokratik Kongo memiliki tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang tinggi, menurut laporan Program Pangan Dunia, ditambah dengan konflik dan ketidakamanan regional yang berulang. Organisasi bantuan tersebut menambahkan bahwa sekitar 52,5% dari 5,5 juta penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.
Sebelumnya, Washington menolak pernyataan "tidak bertanggung jawab" dari para pejabat Israel mengenai usulan rencana pemukiman kembali. Termasuk dua pernyataan yang menyerukan "migrasi sukarela" bagi warga Palestina.
"Amerika Serikat menolak pernyataan baru-baru ini dari Menteri Israel Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Gvir yang menganjurkan pemukiman kembali warga Palestina di luar Gaza," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller.
"Retorikanya bersifat menghasut dan tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Smotrich menolak keberatan Washington. Ia mengklaim bahwa sekitar 70% warga Israel mendukung proposal tersebut karena dua juta warga Gaza bangun setiap pagi dengan keinginan untuk menghancurkan Israel.
Kantor Netanyahu sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Smotrich dan Ben Gvir tidak mewakili kebijakan resmi pemerintah mengenai konflik di Gaza.
"Namun rencana tersebut akan diperlukan karena kondisi Gaza pasca perang ketika konflik mereda, kata Menteri Intelijen Israel, Gila Gamliel, pada hari Selasa di sebuah konferensi di parlemen Israel, Knesset.
Gamliel menambahkan ke situs media Ibrani Zman Israel bahwa pihaknya mengharapkan 60% lahan pertanian Gaza diubah menjadi zona penyangga keamanan.
"Pada akhir perang, pemerintahan Hamas akan runtuh. Tidak ada otoritas kota, penduduk sipil akan sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan," ujarnya.
Israel telah melakukan serangan udara dan darat yang berkepanjangan di daerah kantong Gaza yang berpenduduk padat. Ini sejak serangan lintas batas pada 7 Oktober oleh kelompok militan Palestina Hamas.
Lebih dari 22.000 warga Palestina telah terbunuh. Di sisi lain, hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas 7 Oktober. [SB]
