Indonesia disebut telah mendaftarkan diri untuk bergabung dalam aliansi dagang BRICS. Hal ini dilaporkan oleh Spectator Index, Kamis (3/8/2023).
Dalam keterangannya, Indonesia mendaftar aliansi yang diikuti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (Afsel) itu bersama 12 negara lainnya. Negara-negara tersebut mencakup Arab Saudi, Venezuela, Iran, Meksiko, dan Argentina.
CNBC Indonesia sendiri masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Sejauh ini, belum ada komentar resmi dari lembaga yang mengurusi isu luar negeri tersebut.
Sementara itu, BRICS akan melakukan KTT pada akhir Agustus mendatang di Afsel, di mana isu terkait anggota baru kemungkinan akan dibahas. Namun, tiga orang sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Brasil tidak sepakat untuk mengundang lagi anggota baru dalam aliansi itu.
"Ekspansi bisa mengubah blok itu menjadi sesuatu yang lain. Posisi Brasil berkaitan dengan kohesi kelompok dan pelestarian ruang kita dalam kelompok negara-negara penting," kata seorang pejabat Brasil kepada Reuters.
Meski begitu, pengamat BRICS yang juga seorang profesor di Getulio Vargas Foundation di São Paulo, Olivier Stuenkel, mengatakan Indonesia sejauh ini merupakan kandidat terkuat untuk bergabung dalam aliansi itu dibandingkan negara lain.
Indonesia adalah kandidat kuat untuk bergabung dengan BRICS mengingat kekuatan regionalnya, peran yang berkembang dalam ekonomi global, dan kurangnya kontroversi global," kata Stuenkel.
"Sebaliknya, memasukkan Iran, Venezuela, atau Arab Saudi akan mengubah dinamika kelompok tersebut dan mempersulit negara-negara seperti Brasil untuk mempertahankan pengaruhnya," tambahnya.
Kelompok BRICS menyumbang lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 26% ekonomi. Kelompok ini seringkali dilihat sebagai forum alternatif untuk negara-negara di luar saluran diplomatik yang didominasi oleh kekuatan Barat.
BRICS sendiri sejauh ini memiliki agenda besar dalam melawan pengaruh Barat. Aliansi itu disebutkan akan menetapkan mata uang baru untuk melawan dolar AS yang mendominasi perdagangan global.
Usulan perlawanan ini digagas oleh Rusia. Ini lantaran manuver politik AS dan sekutunya untuk memberikan sanksi ekonomi dan keuangan pada Moskow akibat perang di Ukraina, sehingga akses Negeri Beruang Putih dalam perdagangan berbasis dolar terhambat.
