Serangan bertubi-tubi Israel ke Palestina memunculkan gerakan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan negara zionis tersebut, termasuk di Indonesia. Bagaimana dampak gerakan yang sering disebut boycott, divestment and sanctions (BDS) itu terhadap ekonomi Indonesia?
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai gerakan tersebut belum memberikan dampak terhadap perekonomian di dalam negeri. Menurut dia, masyarakat belum terlalu memahami hubungan antara produk yang mereka beli dengan upaya damai di Palestina.
"Tidak semua masyarakat memahami arti boikot dan hubungan antara produk yang mereka konsumsi dengan upaya memberikan dukungan agar terjadi perdamaian," kata Tauhid saat dihubungi, Selasa (14/11/2023).
Tauhid mengatakan karena tidak semua masyarakat paham, maka mereka cenderung tetap membeli produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel. Selain itu, kata dia, masyarakat mungkin juga mengalami kesulitan dalam melakukan boikot, terlebih untuk produk rumah tangga. Terutama untuk mengidentifikasi produk mana saja yang masuk daftar boikot.
"Karena masyarakat belum yakin apakah produk ini benar-benar mensponsori atau berkaitan dengan Israel atau tidak," kata dia. Tauhid juga mengatakan masyarakat mungkin kesulitan mencari produk lain untuk mengganti merek-merek yang masuk daftar merah gerakan BDS. "Belum ada substitusi brand," kata dia.
Menurut Tauhid, lain halnya dengan produk-produk yang menjadi sasaran boikot yang gerainya berada di pinggir jalan, seperti restoran cepat saji. Dia mengatakan sejumlah restoran nampak sepi karena aksi boikot ini.
Meski demikian, dia mengatakan sebenarnya sepinya gerai-gerai makanan cepat saji itu belum bisa dipastikan disebabkan oleh gerakan BDS ini. Sebab, di waktu yang sama restoran cepat saji memang mengalami penurunan pendapatan karena daya beli masyarakat menengah Indonesia yang tengah tertekan oleh inflasi.
"Sebenarnya sebelum ini terjadi, fast food ini sekarang di Indonesia sedang melemah," kata dia.
Baca:Tokoh 'Besar' RI Ini Minta Semua Orang Belajar dari Yahudi
Menurut dia, kalaupun gerakan boikot memang benar-benar berdampak, hasilnya baru akan kelihatan dalam 3 bulan ke depan. Diperlukan pula sosialisasi yang masif agar gerakan tersebut bisa didukung oleh banyak orang.
Meskipun berhasil, dia tetap ragu bahwa gerakan itu akan benar-benar mempengaruhi perekonomian Indonesia secara makro. Dampak gerakan itu, kata dia, akan paling nampak justru dari sisi pendapatan perusahaan yang menjadi sasaran aksi. "Paling mungkin adalah lewat survei internal perusahaan, itu akan kelihatan omzetnya menurun atau tidak," kata dia.
Fatwa MUI
Gerakan boikot produk Israel makin meningkat, terlebih setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina.
Dalam Fatwa ini tertuang bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sebaliknya, mendukung Israel dan mendukung produk yang dukung Israel hukumnya haram.
Fatwa baru dari MUI itu dikeluarkan menyusul serangan bombardir tanpa henti yang dilancarkan Israel di jalur Gaza. Hal ini mendapat kecaman di seluruh dunia.
Popularitas gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) pun makin meningkat tak cuma di Indonesia, tetapi di beberapa negara lain. BDS adalah gerakan boikot (penolakan) dari konsumen guna meyakinkan para pelaku perdagangan di seluruh dunia untuk berhenti menjual produk asal Israel.
BDS bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi kepada Israel agar memberikan hak setara kepada Palestina. Umumnya, gerakan BDS mencakup perusahaan yang melibatkan pemukiman ilegal, mengeksploitasi sumber daya alam dari tanah Palestina, dan menggunakan warga Palestina sebagai tenaga kerja murah.
