Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mempertanyakan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) dalam konflik Palestina dengan Israel.
Menlu menyinggung soal ke mana lagi Palestina harus mengadu jika selama puluhan tahun DK PBB tak memberikan atensi atas kekerasan yang dilakukan Israel.
"Saya juga menyampaikan kemana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sentara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?" ujar Retno dilansir keterangan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Rabu (24/1/2024).
Pertanyaan tersebut disampaikan Retno dalam debat terbuka (open debate) DK PBB yang digelar di New York City pada Rabu ini.
Open debate kali ini merupakan yang ketiga kali dihadiri Indonesia. Sehingga menurut Retno pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmen untuk terus mendukung perjuangan Palestina.
"Dalam pernyataan di DK PBB tadi saya ingatkan bahwa DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan bukan untuk mentoleransi perang apalagi genosida," tegasnya.
"Saya juga mengingatkan Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa resolusi DK PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah: sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?" lanjutnya.
Menurut Retno, pertanyaan-pertanyaan itu memang sengaja disampaikannya ke DK PBB lantaran dia melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina.
"Namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar," katanya.
"Sekali lagi, saya mendesak anggota DK PBB untuk segera menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Gaza dan juga di Tepi Barat," ungkapnya.
Retno juga bertanya soal adanya lebih dari 25 ribu nyawa warga Palestina telah melayang.
Ditambah dengan semakin banyaknya yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak.
"Saya tekankan semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa kecuali, termasuk situasi di Gaza.
Lebih lanjut, saya sampaikan, tanggal 18 Januari lalu Perdana Menteri Netanyahu menyatakan secara terbuka Israel tidak akan mengizinkan negara Palestina untuk berdiri," ujar Retno.
"Pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengkonfirmasikan tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia," tambahnya. [SB]
