Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden dan menteri bisa kampanye dan memihak di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendapatkan sorotan.
Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya, diberitakan Kompas.com, Rabu (24/1/2024).
Menurut Jokowi, presiden serta menteri boleh berkampanye dan memihak kepada pasangan calon (paslon) tertentu di Pilpres 2024. Ini karena mereka punya hak demokrasi dan politik.
Meski Jokowi tidak terang-terangan menyatakan keberpihakannya, namun pernyataannya mendapatkan sorotan publik.
Tak hanya di Indonesia, sejumlah media asing juga membahas netralitas Jokowi sebagai presiden Indonesia di Pilpres 2024.
Media sosial bahas netralitas Jokowi
Berikut beberapa hal yang mendapatkan sorotan dari media asing terkait netralitas Jokowi di Pilpres 2024.
1. Mendata pejabat yang diduga tidak netral
Asia News Network (ANN) memberitakan Jokowi dengan judul Indonesia’s Executive Branch Impartiality in Question After Apparent Endorsements of 2024 Candidates.
Media asal Singapura itu menyebut Jokowi dan anggota kabinetnya bertindak bertentangan dengan netralitas dalam Pemilu 2024. Ini karena mereka secara terbuka menunjukkan dukungan ke paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Media ini bahkan mendata pejabat Indonesia yang tampak tidak netral serta tindakannya.
Disebutkan bahwa Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni mengunggah foto terkait Prabowo-Gibran di media sosial, dan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Paiman Raharjo menjadi tuan rumah pertemuan relawan kampanye paslon yang sama.
Sementara Jokowi, mengaku punya akses ke informasi internal setiap partai politik dan dituduh mendirikan dinasti politik.
Tindakan tersebut dikatakan bertentangan dengan pernyataan Jokowi bahwa ia berkomitmen netral dan menjaga integritas aparatur negara.
2. Kontroversi presiden boleh kampanye
Gutzy Asia membahas Jokowi dalam berita Jokowi Sparks Controversy by Asserting Right to Campaign for Candidates.
Media Taiwan ini menyebut pernyataan Jokowi mengenai haknya berkampanye dan mendukung kandidat Pilpres selama tidak menggunakan fasilitas negara sebagai hal yang kontroversial.
Jokowi disebut tidak pernah terang-terangan mendukung calon presiden mana pun di Pemilu 2024 termasuk putra sulungnya Gibran, dan menjamin netralitasnya. Namun, fraksi lawan khawatir akan sikap Jokowi dan dampaknya ke Pemilu.
Media ini juga menyoroti tanggapan warganet terhadap pernyataan Jokowi. Banyak orang tidak puas dan mempertanyakan komitmen presiden terhadap netralitas.
Mereka membandingkan Jokowi dengan pegawai sipil negara (PNS) yang wajib netral dan mantan presiden BJ Habibie yang dinilai tidak memihak.
3. Dukungan Jokowi tidak berkomitmen
The Star merilis artikel berjudul President Can 'Pick Sides' in Presidential Election: Jokowi.
Media asal Malaysia ini juga memberitakan pernyataan Jokowi soal presiden boleh ikut kampanye dan memihak paslon selama tidak menggunakan fasilitas negara.
The Star bahkan secara gamblang menyebut Jokowi telah mengisyaratkan dukungannya terhadap Prabowo meski belum secara resmi mengumumkan pilihannya.
Jokowi bahkan dikatakan tidak berkomitmen karena tidak mengumumkan preferensi politiknya.
Media ini juga menyoroti calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 yakni Gibran, yang merupakan putra Jokowi.
4. Pernyataan Jokowi di tengah kritikan
Xinhua menuliskan pernyataan Jokowi dalam berita President or Minister Could Participate in Election Campaign, Says Indonesian President.
Media China tersebut mengatakan pernyataan Jokowi mengenai partisipasi presiden dan menteri dalam kampanye Pemilu diutarakan saat banyak kritik terhadap netralitas kabinetnya dan klaim eksploitasi fasilitas negara untuk tujuan politik.
Media ini mengutip ucapan Jokowi bahwa semua orang termasuk menteri dan presiden punya hak prerogratif politik. Mereka bukan sekadar pejabat publik, tapi juga pejabat politik.
Xinhua juga menyoroti ada lebih dari 204 juta masyarakat Indonesia yang akan memilih presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024.
Baca juga: Dua Sisi Jokowi, Tekankan Netralitas Pemerintah dan Aparat, tapi Nyatakan Presiden-Menteri Boleh Memihak
5. Dukungan Jokowi pedang bermata dua
South China Morning Post (SCMP) menuliskan berita berjudul Indonesia Election 2024: is Jokowi’s ‘Partiality’ for Prabowo a Double-Edged Sword for The Presidential Hopeful?.
SCMP menyebut angka dukungan ke Prabowo-Gibran stagnan sehingga menghalangi kemenangannya. Karena itu, dukungan Jokowi ke Prabowo semakin besar karena khawatir kalah.
Media ini menyoroti perubahan aturan di Mahkamah Konstitusi sehingga Gibran bisa menjadi cawapres.
Media ini mengutip pernyataan analis kebijakan Dedi Dinarto yang mengatakan dukungan Jokowi dilakukan untuk menjamin kelangsungan politiknya dan keluarga.
Meski begitu, media berbasis di Hong Kong ini mengatakan suara untuk Prabowo-Gibran tetap tinggi karena pemilih cenderung tidak peduli dengan dugaan pembentukan dinasti Jokowi.
Namun, tindakan Jokowi dikatakan dapat menjadi pedang bermata dua karena lawan Prabowo-Gibran bisa bekerja sama melemahkan suara Prabowo dan membuat pilpres putaran kedua. [SB]
