Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner blak-blakan bahwa Jerman tidak bisa sendirian menanggung biaya pertahanan Ukraina sehingga negara anggota Uni Eropa lainnya perlu ikut berkontribusi. Masalah pendanaan untuk Ukraina mencuat menyusul terhentinya bantuan dari Amerika Serikat dan Kyev sementara itu menuntut pengiriman senjata ditambah buntut dari serangan balasan Ukraina yang gagal.
“Jerman tidak bisa berbuat lebih banyak untuk membantu Ukraina sehingga negara lain bisa membantu lebih sedikit,” kata Lindner dalam sebuah acara pada Selasa, 23 Januari 2024.
Ekonomi Jerman pada akhir tahun lalu anjlok sebanyak 0.3 persen. Data Federal Statistical Office (Destatis) memperlihatkan risiko ekonomi Jerman mengalami kontraksi, meningkat dalam area euro yang lebih luas.
Sejak awal Januari 2024, terjadi gelombang unjuk rasa di Jerman, dimana para petani memblokade sejumlah jalan termasuk jalan tol setelah Berlin mengumumkan memangkas subsidi pertanian Jerman. Keputusan itu diambil tak lama setelah Berlin merinci rencana melipat-gandakan dukungan ke Ukraina pada 2024.
Pada akhir pekan lalu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Jerman akan menggelontorkan lebih dari 7 miliar euro (Rp 120 triliun) bantuan militer ke Ukraina sepanjang 2024. Pada periode Februari 2022 - November 2023, Berlin memberikan bantuan ke Kyev hampir USD23 mliar (Rp 363 triliun) lewat Kiel Institute for World Economy. Total bantuan yang sudah digelontorkan itu membuat Jerman negara terbesar kedua yang berkontribusi ke Ukraina setelah Amerika Serikat.
“Kami menyerukan pada negara-negara sekutu di Uni Eropa untuk memperkuat upaya mereka dalam mendanai militer Kyev. Kami pun menyesalkan ada beberapa negara yang bersikap keras dalam mendukung Ukraina,” kata Kanselir Scholz. Meski demikian, Scholz sangat yakin Uni Eropa mau menyetujui paket dana bantuan total senilai 50 miliar euro (Rp861 triliun) untuk Ukraina dalam sebuah rapat darurat pada 1 Februari 2024.
Sedangkan Washington pada akhir pekan lalu mengkonfirmasi bantuan yang dikucurkan Amerika Serikat untuk Ukraina terhenti karena sengketa politik antara politikus Partai Republik dan Partai Demokrat. Paket bantuan dalam bentuk persenjataan dan peralatan militer senilai USD60 miliar (Rp 949 triliun) sudah diblokade oleh GOP yang menuntut Presiden Joe Biden mengatasi masalah imigran ilegal sebelum paket bantuan yang diminta, dikucurkan. [SB]
