.jpeg)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengingatkan Jawa khususnya Pantai Utara (Pantura) Jawa dalam kondisi berbahaya karena adanya ancaman naiknya permukaan air laut. Bahkan ancaman tersebut sudah terjadi yang memberikan dampak abrasi di pantai, hilangnya lahan, hingga penurunan kualitas hidup rakyat.
Prabowo pun bilang hal ini mengenaskan apalagi wilayah pantai utara Jawa cukup padat penduduk dan aktivitas ekonomi yang kuat. Melihat fakta, setiap tahunnya kawasan pantura Jawa menghadapi ancaman penurunan permukaan tanah atau Land Subsidence bervariasi antara 1-25 cm/tahun serta kenaikan permukaan air laut sebesar 1-15 cm/tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir Rob.
Perlu ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Proyek tanggul raksasa atau Giant Sea Wall adalah jawabannya.
"Giant Sea Wall ini yang merupakan jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan laut, terjadinya abrasi, hilangnya banyak lahan-lahan kita, dan terutama kualitas hidup sebagian rakyat kita, sungguh-sungguh mengenaskan dan sama sekali tidak manusiawi," ungkap Prabowo dalam acara Seminar Nasional Giant Sea Wall, Di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Prabowo Menjelaskan kondisi air laut yang terpantau terus naik dari tahun ke tahun bukanlah permasalahan yang lumrah, tidak bisa ditoleransi hingga 15 tahun yang akan datang.
Dia pernah berkunjung ke Pantura dan melihat langsung fenomena ini. Prabowo cukup prihatin dan bilang keluarga yang tinggal di wilayah Pantura, tidur dalam kondisi air laut yang menggenang sampai ke dalam rumah.
"Setiap beberapa tahun saya kampanye dan waktu saya kampanye saya kunjungi daerah-daerah itu dan saya lihat dari tahun 2014 sampai sekarang kalau saya kunjungi keluarga-keluarga itu yang hidup di ruang tidur, di ruang makan, itu air setinggi lutut.
Anak-anak mereka hidup di tengah air seperti itu di tengah lalat, nyamuk, sampah," bebernya.
Untuk menyelamatkan Jawa dari sergapan naiknya muka air laut dengan membangun tanggul laut raksasa juga bukan perkara mudah bagi pemerintah Indonesia.
Perlu dana US$ 60 miliar setara Rp 934 triliun (asumsi kurs Rp 15.557 per US$) untuk membangun tanggul yang membentang dari timur sampai barat di utara Jawa itu.
Kementerian PUPR telah melakukan kajian proyek ini yang akan dilakukan melalui 3 fase. Fase A ialah pembangunan Tanggul Pantai dan Sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta.
Untuk Fase A saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan Daerah dengan anggaran Rp 16,1 triliun yang berasal dari Kementerian PUPR Rp 10,3 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp 5,8 triliun.
Lalu, Fase B melalui pembangunan Tanggul Laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah Barat Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan. Total anggarannya ialah Rp 148 triliun.
Fase ketiga atau yang terakhir, yakni Fase C dilakukan dengan Pembangunan Tanggul Laut pada sisi sebelah Timur Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040.
Apabila laju penurunan tanah/land subsidence tetap terjadi setelah tahun 2040, maka konsep Tanggul Laut Terbuka akan dimodifikasi menjadi Tanggul Laut Tertutup. Untuk fase ini belum ada proyeksi kebutuhan anggaran.
Selain biaya investasi yang besar, Prabowo juga memperkirakan pengerjaan proyek tanggul laut raksasa juga tak sebentar, butuh 40 tahun.
Hal itu berdasarkan pengalaman Negeri Kincir Angin atau Belanda yang juga membangun tanggul laut raksasa mencapai 40 tahun lamanya. Perlu kebijakan politik untuk mendukung proyek juru selamat Jawa ini.
Pembangunan tanggul raksasa ini sangat penting karena Kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7% produk domestik bruto (PDB) Indonesia melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata. Di kawasan Pantura Jawa juga berisikan 70 Kawasan Industri.
5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.
Adapun estimasi kerugian ekonomi secara langsung akibat banjir tahunan khusus di Pesisir Jakarta saja telah mencapai Rp 2,1 triliun per tahun dan dapat meningkat terus setiap tahunnya hingga mencapai Rp 10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depannya.
Di samping itu, wilayah Pantura Jawa juga merupakan tempat tinggal penduduk yang cukup padat, dengan estimasi jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa.
"Misal kita pembangunan besar-besaran dalam 4-5 tahun yang akan datang mungkin kita gak akan lihat selesainya giant sea wall ini. Mungkin baru terwujud 35-40 tahun yang akan datang.
Tapi di situ tanggung jawab kita untuk generasi di bawah kita," ucap Prabowo.
"Ini bukan masalah bisa atau gak, ini harus kalau tidak Pantura tenggelam," tambahnya. [SB]
