Calon presiden (capres) nomor 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal proyek kapal selam Indonesia-Korea Selatan yang dibatalkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Ganjar menilai prioritas matra di Tanah Air yang harus diperkuat. Salah satu yang harus diperkuat hari ini adalah laut dan udara. Dia berharap tidak ada alutsista bekas. Oleh karena itu, industri pertahanan di dalam negeri harus kuat.
Indonesia harus mampu membuat tank, kapal dan lain sebagainya. Dia kemudian menyinggung proyek kapal selam yang dibatalkan Prabowo.
"Bagaimana agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan termasuk ketika kita membuat kapal selam yang telah dimulai PT PAL yang kerjasamanya, kalau tidak salah bapak batalkan dengan Korea Selatan. Tolong Pak kalau saya keliru, ini kesempatan bapak untuk bisa menjelaskan," kata Ganjar dalam Debat Ketiga Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Faktanya, hingga saat ini, Kementerian Pertahanan (Kemhan) belum mengeluarkan pernyataan apapun soal proyek kapal selam antara PT PAL dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Co Ltd.
Dalam kerja sama ini, PT PAL Indonesia (Persero) menyebutkan kebutuhan kapal selam dalam negeri sebanyak 12 unit berdasarkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang harus dipenuhi dalam kurun waktu hingga 2024.
Dari kerja sama ini Indonesia telah menerima tiga kapal selam, yakni Nagapasa, Ardadedali dan Alugoro. Kapal selam Alugoro baru akan diserahterimakan pada Desember 2020. Ketiga kapal selam ini merupakan batch I dari empat batch yang direncanakan akan dipenuhi.
Kerja sama ini berlanjut ke batch II. Di dalam perjanjian, batch II ini terdiri dari pembangunan tiga kapal selam Changbogo Class. Ketiga kapal selam tersebut masuk ke dalam master schedule batch 2 dengan dibiayai oleh penyertaan modal negara tahun 2021 sebesar Rp 1,3 triliun.
Pada awal 2023, DSME berganti nama menjadi Hanwha Ocean. Pada Juni 2023, Hanwha mengaku tengah menanti tanda tangan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto atas kepastian pembangunan tiga kapal selam Changbogo Class batch II. Saat itu, Hanwha mengaku belum meneken Letter of Credit (L/C).
"Jika itu sudah ditandatangani kami akan segera memulai pengerjaan batch II," Head of Naval Ship Business Management Development Hanwha Ocean, Kevin Kim dalam paparan dialog dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), dikutip Senin (5/6/2023).
Dirinya pun mengaku tidak tahu menahu terkait dengan alasan mengapa Kementerian Pertahanan belum meneken L/C tersebut. Hanwha Ocean mengungkapkan sebelum pandemi Covid-19, hubungan dengan pemerintah Indonesia cukup baik.
"Setelah itu, kalian menghadapi kesulitan keuangan dan kami juga sulit membawa engineer dari Eropa ke Indonesia," paparnya.
Tanda tangan Prabowo sangat dinanti, karena Hanwha harus membeli bahan material dari Eropa. Misalnya untuk membuat radar. Dia mengatakan Hanwha membutuhkan waktu hampir satu tahun untuk memesannya dari Eropa dan perusahaan memerlukan lisensi ekspor.
"Jadi kondisinya sangat sulit tetapi kami terus melakukan yang terbaik untuk menjaga relasi yang baik," tegasnya.
Isu pembatalan ini sebenarnya sudah muncul pada akhir 2020 lalu. Saat itu, Indonesia dikatakan membatalkan kerja sama dengan Hanwha yang masih bernama Daewoo ini.
Kabarnya, kebutuhan kapal selam ini nantinya akan dipenuhi dari negara lain. Saat itu, pemerintah memang sempat mendapat tawaran dari negara lain soal pengadaan kapal selam seperti dari Turki, Rusia, hingga Prancis. [SB]
