Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md yang berencana mundur dari Kabinet mendapat respons dari Menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lain.
Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pencopotan jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Ya kalau itu kan kembali terpulang pada Pak Mahfud MD, tetapi kita ketahui bahwa jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi itu supaya clear aja," kata Airlangga saat menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Eretan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 24 Januari 2024.
Bahlil: Itu hak Pak Mahfud
Menteri Jokowi lainnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu soal rencana Mahfud Md mundur dari Kabinet.
"Saya baru baca di media. Kalaupun memang itu ada (niat mundur), itu hak Pak Mahfud dan mungkin bisa dibicarakan baik-baik," tutur Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian Investasi, Rabu, 24 Januari 2024.
Terlepas dari rencana tersebut, Bahlil mengatakan Mahfud adalah seniornya. "Beliau orang yang sangat hebat dan punya karakter," ujarnya.
Sebelumnya, dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam, 23 Januari 2024, Mahfud yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu menyatakan dirinya akan mundur sebagai Menkopolhukam di Kabinet Jokowi pada waktu yang tepat.
Menurutnya, pengunduran diri itu akan dilakukan secara baik-baik sehingga tidak ada pertentangan. Opsi mundur tersebut telah didiskusikan dengan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal," ujarnya.
Mahfud pun menyoroti pernyataannya saat debat cawapres terakhir di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu 21 Januari 2024, di mana dia mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang sudah mempercayai dirinya mengemban tugas sebagai Menkopolhukam.
"Saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menkopolhukam dan saya membantunya," ucap Mahfud.
Dia juga bersedia mendampingi Ganjar untuk melaju ke Pilpres 2024 karena yakin sosok mantan Gubernur Jateng tersebut adalah pemimpin yang prorakyat.
Selanjutnya: Dikonfirmasi TPN
TPN konfirmasi Mahfud mundur
Kabar rencana mundurnya Mahfud memang santer terdengar baru-baru ini. Rencana cawapres nomor 3 itu pun dikonfirmasi Tim Pemenanganan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Mohammad Choirul Anam.
"Memang betul, sejak awal itu ada pembicaraan terkait mundur dan tidaknya Prof Mahfud dari Kemenkopolhukam. Persis seperti disampaikan oleh Mas Ganjar," kata anggota Direktorat Juru Kampanye TPN itu saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, Selasa, 23 Januari 2024.
Choirul menjelaskan, alasan mundurnya Mahfud dari jabatan menteri itu karena dua pertimbangan strategis. Pertama, fairness.
"Kami memang pengin penyelenggaraan pemilu ini fair, tidak curang. Tidak menyalahgunakan kewenangan, fasilitas negara, dan sebagainya," ujar dia.
Meletakkan jabatan Menkopolhulam, kata Choirul, merupakan sikap Mahfud dalam mencontohkan perilaku baik yang tidak menggunakan semua kewenangannya sebagai menteri dan menggunakan fasilitas negara sebagai kepentingan politik.
Pertimbangan kedua, Choirul menjelaskan, Mahfud ingin memastikan dengan kewenangannya sebagai menteri yang mengkoordinir beberapa institusi, seperti kepolisian, TNI, dan lainnya, supaya tidak melakukan sesuatu yang bersifat curang.
"Kami juga hitung dalam konteks manfaat dan mudarat," tutur dia. Perihal manfaat itu, Choirul menjelaskan, terutama dilihat kepentingan internal, seperti efektivitas kampanye maupun aspek pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. [SB]
