Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Semester (IHPS) 2023 oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ini menyusul banyaknya temuan dalam laporan keuangan di beberapa kementerian/lembaga (K/L).
"Presiden menginstruksikan supaya nanti kita sampaikan kepada kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, mengenai temuan BPK agar ditindaklanjuti, dimonitor di mana Kemenkeu akan memonitor itu," kata Sri Mulyani di Istana Negara, dikutip Minggu (10/12/2023).
Menurut Sri Mulyani, pihaknya juga telah memetakan beberapa bidang yang masuk dalam temuan BPK ini. Misalnya seperti masalah ketahanan energi, belanja untuk DMO, dan beberapa masalah di BUMN.
"Itu nanti kita tindaklanjuti, kita follow up. Kan ini masih semester I," tambahnya.
Di samping itu, dia juga berkomentar mengenai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Srimul memastikan adanya corrective action yang nantinya akan menentukan status kementerian yang sempat dihebohkan kasus Base Transceiver Station (BTS) itu.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan IHPS semester I-2023, laporan keuangan Kominfo menjadi satu-satunya Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2022 yang mendapat opini WDP. Sedangkan sisanya, yakni 80 K/L mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Opini ini didasari permasalahan aset tetap yang mempengaruhi penilai khususnya dari penyediaan Base Transceiver Station 4G Bakti. Selain itu, dari hasil pemeriksaan BPK sebelumnya hasil tindak lanjut yang dilakukan pemerintah baru 76%, sedangkan untuk Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Menengah Nasional (RPJMN) baru 47%.[SB]
