Pengamat Ekonomi Digital Heru Sutadi menyayangkan kebijakan pemerintah yang memberi kelonggaran kepada TikTok Shop 3-4 bulan untuk mengalihkan seluruh transaksi bisnisnya ke Tokopedia.
Heru menjelaskan dari awal pemerintah sendiri sudah tegas melarang social commerce untuk berjualan dengan mengeluarkan aturan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun pemerintah jugalah yang memberikan kelonggaran itu.
Adapun dalam Permendag itu,social commerce seperti TikTok dilarang untuk melakukan transaksi jual-beli.
"Kurang tepat itu. Aturan sudah dikeluarkan sebelum TikTok membeli Tokopedia, jadi mereka sudah tahu harus seperti apa. Kalau belum siap, jangan malah diberi waktu, jangan boleh dulu mereka muncul lagi," ujar Heru saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/12/2023).
"Setelah memisahkan antara e-commerce dan media sosialnya baru mereka boleh memberikan layanan lagi. Ini kalau seperti itu, mereka menginjak-injak regulasi yang ada," sambungnya.
Lebih lanjut Heru mengatakan, hal penting lainnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah harus bisa memastikan produk yang dijual adalah produk lokal atau produk yang memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lokalnya yang tinggi.
Sebab jika produk yang dijual adalah mayoritas impor, tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap transaksi pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air.
Dia berharap kerja sama TikTok dengan Tokopedia tidak menimbulkan keinginan pihak asing untuk menguasai e-commerce di Tanah Air.
Adapun PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan TikTok mengumumkan kemitraan strategis pada Senin (11/12/2023). Tiktok besutan Bytednce, raksasa teknologi asal China, menjadi pengendali dengan menggenggam 75 persen saham Tokopedia.
"Dominasi asing yang harus diwaspadai adalah jangan sampai e-commerce yang dimiliki di Indonesia jadi pintu masuk saja bagi produk dari negara di mana pemain asing itu berasal.
Sebab, ketika ramai TikTok Shop dipersoalkan itu bukan hanya social commerce tapi produk dari Tiongkok yang membanjiri pasar Indonesia dan dijual di luar nalar dengan harga sangat murah dan predatory pricing seperti itu harus kita awasi dan sanksi nantinya," kata Heru.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengungkapkan, saat ini kerja sama antara TikTok dengan Tokopedia masih dalam tahap uji coba.
Tahap uji coba itu berlaku selama tiga sampai empat bulan dan selanjutnya akan ditentukan untuk ditetapkan atau disempurnakan.
Hal ini dilakukan atas penilaian pemerintah yang berdasar pada Permendag 31/2023.
“(Selama) 3-4 bulan ini kita pantau lagi prosesnya. Tetap mereka harus patuh sama aturan. Baru nanti tiga sampai empat bulan semua transaksi di e-commerce-nya yakni Tokopedia,” kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, di Tokopedia Tower, Jakarta Selatan pada Selasa (12/12/2023). [SB]
