Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meluncurkan 'mesin' pencari data layaknya Google yang berisi data-data dari pemerintah yang dapat diakses oleh semua pihak.
Mesin ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan data memang kerap kali menjadi salah satu kesulitan dalam menentukan kebijakan penting. Apalagi, saat ini masih terdapat beda data antar kementerian dan lembaga.
Misalnya, seperti kebijakan impor beras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu bahkan sampai dibuat pusing lantaran ada beda data antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Bahkan, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu tak ragu menyebut data kementerian yang dinakhodai Amran Sulaiman itu hampir salah setiap tahunnya. Padahal, kebijakan di sektor memiliki peran penting.
"[data meleset] setiap tahun," kata Darmin kala itu.
Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu sosial Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis di Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho pun tak memungkiri, mesin data ini pun nantinya bisa menjamin tak ada perbedaan data antara produksi beras maupun produksi padi yang selama ini jadi masalah.
"Ini kalau kita bicara data produksi beras atau padi, yang dilihat yang mana ya? Ini yang mau di-tackle.
Ini yang mau ditangani dengan Satu Data dan saya ingin menegaskan bahwa data itu bukan hanya statistik," kata Yanuar.
"Ada data geospasial, ada data administrasi. Itu mengapa ada pembina data. Istilah kami juga di dalam Perpres Satu Data itu karena kita memastikan data statistik itu pembina datanya ya BPS," tegasnya.
Menurut Yanuar, pengelolaan data saat ini belum berjalan secara optimal.
"Sudah sehat, tapi belum sepenuhnya dan belum mencakup seluruh kementerian dan lembaga dan daerah. Maka yang terjadi ragu-ragu," jelasnya.
Deputi Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufik Hanafi menilai, tak mudah untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara keseluruhan.
"Tentu kita wujudkan dalam bentuk perencanaan. Di dalam satu kebijakan penting, di dalam perencanaan itu adalah transformasi digital. Di mana suatu data masuk semua," jelasnya.
"Satu Data ini nanti memberikan kontribusi penting terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting," tegasnya. [SB]
