Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) berkurang 95 perusahaan per September 2023 bila dibandingkan dengan posisi 2020.
Per Desember 2020 Indonesia memiliki 1.506 BPR, sedangkan pada September 2023 1.411 BPR.
Berdasarkan pengumuman OJK, hingga Desember 2023 ada 4 BPR yang telah dicabut izinnya. Keempat bank itu disebut memiliki tata kelola buruk sehingga menyebabkan arus keuangan yang tidak sehat.
Ketua Umum Persatuan BPR Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan jumlah BPR susut kebanyakan karena konsolidasi dan akuisisi. "Ada yang ditutup, tapi tidak signifikan dibandingkan total industri," katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (11/12/2023).
Menurutnya kepercayaan terhadap BPR masih tumbuh. Hal ini terlihat dari rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) yang semakin longgar. Dahulu LDR BPR lebih dari 100%, saat ini posisi LDR BPR dan BPRS sebesar 95%.
Tedy mengatakan LDR yang masin tinggi utamanya disebabkan oleh BPRS, yang masih tergolong baru. Sementara itu, LDR BPR saat ini sudah berada pada posisi 76%.
Dia mengatakan bahwa persaingan di industri BPR saat ini masih terbilang sehat. Pasalnya setiap bank memiliki keunikan pasar yang berbeda. "Jadi memang populasinya berkurang, bukan persaingan, bukan suku bunga, tapi fraud," katanya.
Kendati demikian dia mengatakan bahwa fraud di BPR pun masih terbilang kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan industri.
Sementara itu, berdasarkan data OJK kredit BPR naik 9,5% yoy menjadi Rp 137,97 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) naik 9,6% yoy menjadi Rp 134,67 triliun. Pada periode yang sama laba tahun berjalan merosot 18,9% yoy menjadi Rp 1,9 triliun. [SB]
.jpeg)
