Pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, terkait politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menimbulkan polemik.
Ade Armando menyebut UU Keistimewaan Yogyakarta inkonstitusional lantaran pemilihan Gubernur DIY berdasarkan pada garis keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono.
Pernyataannya Ade Armando itu terkait aksi BEM UI, UGM, dan beberapa perwakilan BEM dari universitas lainnya yang digelar di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Buntut pernyataan Ade Armando, PSI telah memberikan tanggapannya.
Selain itu, Kantor DPW PSI DIY digeruduk massa akibat pernyataan Ade Armando.
Selengkapnya, berikut buntut pernyataan politik dinasti oleh Ade Armando sebagaimana dirangkum Tribunnews.com:
1. Dapat Teguran Keras dari PSI
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyayangkan pernyataan Ade Armando soal politik dinasti di DIY.
Grace mengungkapkan, PSI telah memberikan teguran kepada Ade Armando.
"Sekali lagi kami menyayangkan dan memberikan teguran kepada Ade Armando," ujarnya di Jember, Jawa Timur, Senin (4/12/2023).
Grace Natalie juga menanggapi soal potensi sanksi yang diberikan kepada Ade Armando, karena ini bukan kali pertama diberikan sanksi.
"Sedang kita rapatkan (pemberian sanksi), tapi teguran keras sudah diberikan kepada Ade Armando dan beliau langsung membuat pernyataan maaf," jelasnya.
2. Kaesang akan Umumkan Sikap PSI
Grace Natalie menegaskan, pihaknya masih akan melakukan pembahasan internal terkait pernyataan Ade Armando.
"Beliau (Ade Armando) sudah minta maaf kalau pernyataan itu menyinggung berbagai pihak."
"Dia tidak ada bermaksud begitu, itu menanggapi saja, dinamika yang terjadi di masyarakat," jelas Grace di Malang, Jawa Timur, Senin.
Nantinya, pernyataan resmi PSI soal Ade Armando akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
"Jadi, nanti saya rasa Mas Ketum akan membuat pernyataan," ungkapnya.
"Tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang," tegas Grace Natalie.
Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natalie saat safari politik di Jember, Jawa Timur, Senin (4/12/2023). (Tribunnews/Reza Deni)
3. Massa Geruduk Kantor DPW PSI DIY
Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (PAMAN USMAN) mendatangi Kantor DPW PSI DIY, Senin (4/12/2023).
Mereka berorasi di depan kantor DPW PSI DIY dengan didahului kirab andong dan dikawal bregodo prajurit Kraton Yogyakarta.
Massa mengecam keras pernyataan Ade Armando sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar sejarah dan hukum serta memanipulasi fakta-fakta hukum terkait kedudukan Keistimewaan DIY.
Seorang koordinator aksi, Widihasto, mengatakan video Ade Armando dinilai menyesatkan.
Sebab, menurutnya, apa yang disampaikan Ade terkait posisi Gubernur dijabat oleh Sri Sultan HB X tanpa Pemilu sebagai pelanggaran konstitusi dan praktik politik dinasti adalah penistaan terhadap sejarah DIY.
"Ade Armando sama sekali tidak memahami bahwa konstitusi UUD 1945 bersifat lex spesialis."
"Keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY adalah keniscayaan konstitusi dari Pasal 18 b ayat 1 UUD 1945 dimana Negara menjamin satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa berdasarkan hak asal usul sebelum RI berdiri," jelasnya, Senin, dilansir TribunJogja.com.
4. Ketua DPP PSI Minta Maaf
Ketua DPP PSI, Aishah Gray, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Yogyakarta khususnya, terkait pernyataan Ade Armando.
"Saya selaku ketua DPP PSI, beserta seluruh jajaran PSI DIY, meminta maaf atas kesalahpahaman yang timbul dari statement Ade Armando."
"Kami memiliki pendapat berbeda dengan Ade Armando."
"Kami menghormati Yogyakarta sebagai daerah istimewa, dan memahami bahwa status Istimewa ini adalah bagian yang fundamental dalam sejarah pendirian dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya melalui keterangan yang diterima TribunJogja.com, Senin.
Aishah mengatakan, apa yang disampaikan Ade Armando tidak mewakili suara PSI.
"Diskusi mengenai polemik ini harus kita lakukan secara konstruktif dengan kepala dingin di ruang terbuka."
"Sekali lagi kami tegaskan bahwa pernyataan Ade Armando tidak mewakili suara Partai Solidaritas Indonesia," imbuh Aishah.
5. Tanggapan Sri Sultan HB X
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, turut menanggapi pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di DIY.
"Komentar boleh, komentar kok enggak boleh. Boleh saja."
"Hanya pendapat saya konstitusi peralihan itu kan ada, pasal 18B yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur (yakni) Sultan dan Wakil Gubernur Paku Alam, ya melaksanakan itu saja ya kan," ujarnya di Kompleks Kepatihan, Senin, dikutip dari TribunJogja.com.
"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja," terang Sri Sultan HB X.
Diketahui, Ade Armando sebelumnya mengkritik kaus yang digunakan mahasiswa yang bertuliskan 'republik rasa dinasti.'
"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," ujarnya dalam cuitan di akun X pribadinya, Sabtu (2/12/2023).
Atas dasar itu, Ade Armando menyimpulkan dinasti politik juga terjadi di DIY.
Ia lalu mempertanyakan keseriusan mahasiswa di Yogyakarta yang menentang politik dinasti dengan mengatakan DIY sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.
"Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," kata Ade.
Pasca pernyataannya yang menimbulkan kontroversi, Ade Armando meminta maaf lewat video klarifikasi di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023).
"Melalui video ini, saya ingin mengajukan permintaan maaf sebesar-besarnya, seandainya video saya yang terakhir soal politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," ucapnya.
Ia menegaskan pernyataannya itu merupakan pandangan pribadi dan tak mewakili PSI.
Meski begitu, Ade Armando mengaku permintaan maafnya ini lantaran diminta oleh DPP PSI.
"Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik dan policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya karena pandangan saya."
"Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan," terangnya.[SB]
