Arab merespons Amerika Serikat (AS) yang memveto rancangan resolusi terbaru PBB soal Gaza. Sebelumnya ini dilakukan Washington di rapat mendadak Dewan Keamanan (DK) PBB, akhir pekan kemarin.
Mengutip MENA, negara-negara kawasan mengutuk veto AS terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Padahal Israel terus melakukan serangan di wilayah Palestina itu terus menerus dan menewaskan belasan ribu warga sipil.
"Pesan apa yang kita kirimkan kepada warga Palestina jika kita tidak bisa bersatu untuk menyerukan menghentikan pemboman tanpa henti di Gaza?" kata Wakil Duta Besar UEA untuk PBB Mohamed Abushahab, dikutip Senin (11/12/2023).
"Sebenarnya, pesan apa yang kita sampaikan kepada warga sipil di seluruh dunia yang mungkin mengalami situasi serupa?" tambahnya.
Hal sama juga dikatakan Kementerian Luar Negeri Oman. Kesultanan menyesalkan veto AS dan penolakannya terhadap tindakan tersebut.
"Menyerukan komunitas internasional untuk mengerahkan seluruh upaya politik, diplomatik dan hukum untuk mengakhiri pengepungan Jalur Gaza dan menghentikan serangan Israel," tulis media itu membuat pernyataan Oman.
"Meminta pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang mungkin dilakukan terhadap rakyat Palestina," tambahnya.
Sementara itu, delegasi menteri luar negeri (Menlu) dari negara-negara Arab dan Islam menyampaikan kekecewaan setelah AS menggunakan hak vetonya. Ini disampaikan secara resmi dalam pertemuan dengan Menlu Negeri AS Anthony Blinken di Washington, akhir pekan.
"Meminta AS untuk memainkan peran yang lebih luas dalam menekan pendudukan Israel agar segera melakukan gencatan senjata," tegas masing-masing diutarakan Kementerian Luar Negeri Qatar di pernyataan yang diposting di X.
Di sisi lain, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan veto AS membuat Washington terlibat dalam apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan perang terhadap warga Palestina. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kepresidenan, Abbas juga mengatakan bahwa dia menganggap "AS bertanggung jawab atas pertumpahan darah anak-anak, wanita, dan orang tua Palestina di Gaza".
Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan keputusan Amerika untuk memveto resolusi tersebut adalah "aib". Ini menjadi sebuah tindakan yang diberikan kepada negara untuk secara resmi melakukan pembantaian, penghancuran dan penggusuran ke negara lain.
"Jika Anda menentang kehancuran dan pengungsian rakyat Palestina, Anda harus menentang perang ini. Dan jika Anda mendukungnya, maka Anda memungkinkan terjadinya kehancuran dan pengungsian ini, apa pun niat Anda," kata Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour.
Palestina mengatakan lebih dari 17.400 orang telah terbunuh karena serangan Israel di Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil dan anak-anak.
Sementara itu, badan-badan bantuan menuntut pemungutan suara baru di PBB. Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard mengatakan bahwa dengan memveto resolusi tersebut, AS telah menunjukkan "pengabaian yang tidak berperasaan" terhadap penderitaan warga sipil.
"Dalam menghadapi jumlah korban jiwa yang sangat besar, kehancuran yang parah, dan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di jalur Gaza yang diduduki," tegasnya.
Badan-badan bantuan lain juga meminta Dewan Keamanan untuk berkumpul kembali. Terutama untuk mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata.
"Kami terkejut dengan kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengesahkan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan dan pembebasan sandera yang ditahan di Gaza tanpa syarat," kata pernyataan dari Save The Children, Oxfam, Dewan Pengungsi Norwegia, Plan International, Action Against Hunger, Mercy Corps dan Care Internasional.
"Kami menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera berkumpul kembali dan mengeluarkan resolusi yang menuntut gencatan senjata berkelanjutan, agar semua pihak menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan menciptakan kondisi yang diperlukan agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau warga sipil," katanya.
Sebelumnya, AS memveto terkait gencatan senjata dengan alasannya tidak akan efektif. AS berujar ini akan jadi benih perang baru.
"Gencatan hanya akan menjadi benih perang berikutnya karena Hamas tidak memiliki keinginan untuk melihat perdamaian yang bertahan lama", menurut Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sempat meminta reforms DK setelahnya. Ini untuk menghilangkan aturan hak veto. [SB]
