Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki persoalan personal dengan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) termasuk dengan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri.
Kondisi tersebut yang diyakini Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo, membuat Jokowi sebagai kepala negara bersikap sejauh ini di kancah politik tanah air.
Sikap politik Presiden Jokowi belakangan disorot oleh masyarakat dengan puncaknya pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang dinilai membuka jalan mulus bagi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang maju di Pilpres 2024.
Menyikapi kondisi tersebut, Ari menyayangkan sikap Presiden Jokowi jika memang langkah politiknya saat ini merupakan tindakan atas persoalan personalnya dengan Megawati.
Kata dia, tidak sewajarnya Presiden Jokowi melakukan hal demikian yang justru memiliki dampak bagi demokrasi Indonesia.
"Jangan hal yang sifatnya pribadi yang personal ini kemudian masuk ke ruang ruang publik kemudian bahkan membajak ruang publik untuk kemudian memastikan atau melakukan upaya upaya politik," kata Ari saat diskusi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (3/11/2023).
Ironinya kata Ari, saat ini publik justru menilai kalau Presiden Jokowi sedang mencoba untuk melanggengkan kekuasaannya sebagai presiden.
Meski kini bukan lagi Jokowi yang terlibat secara langsung, namun, tetap saja upaya melanggengkan kekuasaan itu dilakukan dengan melibatkan Gibran Rakabuming Raka.
"Bahkan kejatahan politik dan kejahatan hukum untuk kemudian melanggengkan atau memperpanjang terus kekuasaannya yang mungkin tidak oleh dirinya (Jokowi), namun kemudian oleh anaknya," kata dia.
Atas hal itu, jelang Pilpres 2024 ini, Ari meminta adanya keterlibatan dari koalisi masyarakat untuk ikut mengawal proses tahapan pemilu kali ini, demi menjamin netralitas dan integritas dari kepala negara tersebut.
"Dan semoga ini menjadi refleksi kita bersama bagaimana soal netralitas ini sangat penting karena memang pertaruhannya soal legitimasi proses pemilu dan legitimasi hasil pemilu," tukas Ari.
Diberitakan, Langkah politik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini tengah mendapat sorotan dari publik secara luas.
Sikap Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan publik termasuk dengan narasi ingin menelurkan dinasti politik untuk melanggengkan kekuasaan.
Puncaknya ada pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang dipimpin secara langsung oleh adik ipar Jokowi, Anwar Usman. Dimana, putusan itu menjadikan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang maju di Pilpres sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menyatakan, sejatinya ada dua faktor yang mengakibatkan Presiden Jokowi seperti saat ini.
Poin pertama yakni terkait dengan masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) jika Jokowi tak lagi menjadi presiden.
"Satu, soal kegelisahan dan kerisauan Presiden Pak Jokowi, ketika dia setelah tidak jadi presiden bagaimana IKN, bagaimana memastikan bahwa peluang bonus demografi itu bisa kita dapat sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap sehingga menjadi negara maju," kata Ari saat diskusi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (3/11/2023).
"Itu kan selalu diucapkan oleh Pak Jokowi. Itu adalah sebuah bawah sadar yang mungkin siapa dia menyangsikan semua ya. Jadi saya mengatakan itu mungkin salah satu sebab," sambungnya.
Kondisi kedua yang diduga oleh Ari menjadi penyebab Presiden Jokowi seperti saat ini adalah adanya personal individu dengan PDI Perjuangan serta Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.
Terlebih belakangan ini, hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati tengah diisukan renggang.
"Di samping juga ada bumbu-bumbu soal mungkin kekesalan atau konflik atau kekesalan atau kesebalan yang sifatnya personal dengan PDI Perjuangan atau Bu Mega," tutur dia.
Atas kedua kondisi itu, Ari memperkirakan kalau sikap Jokowi saat ini yang notabenenya sebagai Kepala Negara justru terlihat tengah memaksakan suatu upaya.
Bahkan kata dia, langkah politik Presiden Jokowi saat ini sudah keluar dari jalur demokrasi yang dikedepankan bangsa Indonesia.
"Jadi mungkin itu kerisauan Pak Jokowi sehingga dia mengambil jalan pintas keluar dari rel demokrasi pada saat setahun, menjelang satu tahun terakhir masa jabatan beliau berakhir," tandas Ari.[SB]
