Temuan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait adanya dugaan penyelewengan impor emas batangan seberat 3,5 ton dinilai sebagai kritikan dari Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD kepada atasannya langsung, Presiden Joko Widodo.
"Mahfud MD bisa saja sedang menajamkan kritiknya yang tentu secara politik diarahkan ke Jokowi, bobrok pemerintah akan kian terungkap," kata pengamat politik, Dedi Kurnia Syah, ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL lewat pesan singkat, Rabu (1/11).
Dedi menambahkan, Mahfud harus mengungkap skandal tersebut sampai tuntas. Jika tidak, Mahfud dianggap memiliki kepentingan politik dalam mengungkap skandal tersebut.
"Hanya saja, sebagai Menko Polhukam, jika skandal korupsi semacam itu tidak terungkap, maka Mahfud sedang berpolitik. Bagaimanapun Mahfud adalah bagian dari pemerintah, sehingga punya beban untuk lakukan penegakan hukumnya," ujarnya.
Menurut Dedi, Mahfud sudah tepat berseberangan dengan Jokowi sebagai oposisi dan mengkritisi kebijakan pemerintah.
"Untuk itu, satu sisi sudah tepat Mahfud dan Jokowi tidak berkongsi dalam satu ruang politik menjelang akhir jabatan Jokowi, karena gerakan kritik publik akan diperkuat dengan adanya Mahfud MD," tutupnya. [SB]
