“Pemerintah bisa kita anggap sangat terlambat dalam menerbitkan larangan Aplikasi Tik Tok untuk berjualan, pedagang sudah pada megap-megap kehabisan nafas. Baru dah Pemerintah menunjukkan ketegasannya,” ucap Mahfudz Abdurrahman dilansir pada Sabtu (30/9).
Lebih lanjut Anggota Komisi VI ini menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa menghalangi hadirnya teknologi, yang memberikan banyak kemudahan kepada semua.
“Kita bisa lakukan banyak hal dari telepon pintar kita. Apa saja dan bisa dimana saja. Dan kita benar-benar menikmati semua kemudahan tersebut, tapi sedihnya kemudahan dan kenyamanan yang kita dapat ternyata juga memberikan dampak yang buruk bagi sebagian saudara kita,” jelas Mahfudz.
Persoalan yang sudah terjadi sejak lama, kata Mahfudz, bukan hanya karena munculnya Socio Commerce seperti Tik Tok, tapi juga karena banjirnya produk Impor dari Cina.
“Dari yang saya dengar dari para pedagang, selain dari adanya tiktok shop. Juga disebabkan oleh membanjirnya barang Impor dari Cina. Yang harganya sering bahkan lebih murah dari produk dalam negeri,” ucapnya.
Efek Perdagangan Bebas antar Negara, kata Mahfudz, memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi kita, karena kita bisa dianggap hanya menjadi pasar baru bagi negara Cina.
“Dan sedihnya yang paling terkena ya saudara kita, para pelaku UMKM. Yang jumlah sangat besar dan ada di seluruh wilayah Indonesia. Kami di Senayan, sebagai perwakilan dari Masyarakat mendesak Pemerintah. Khususnya yang terkait langsung dengan sektor perdagangan. Agar bisa menelaah kembali kebijakan bebas Impor ini,” jelasnya.
Memang, lanjut Mahfudz, Indonesia sudah menandatangani perjanjian perdagangan, tapi kalau kesepakatan tersebut memberikan kerugian yang sangat besar jangan diam saja.
“Karena perjanjian-perjanjian perdagangan yang ada, didasarkan untuk kemajuan dan keuntungan bersama (mutual benefit). Ini malah terkesan sangat jauh dari prinsip kesetaraan dan keadilan,” keluh Mahfudz Abdurrahman.
Mahfudz Abdurrahman menegaskan lagi, bahwa penghentian Tik Tok Shop tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pulihnya usaha UMKM. Tapi membendung masuknya barang impor harus jadi kebijakan selanjutnya dari Pemerintah.
“Kami menunggu bukti kepedulian pemerintah terhadap usaha UMKM, yaitu dengan membuat regulasi batasan harga minimal barang Impor yang bisa masuk. Jangan barang-barang Impor yang sangat murah bisa gampang masuk ke dalam negeri. Pemerintah harus tegas!”, tutup Mahfudz Abdurrahman[SB]
