Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai publik sedang menunggu ketegasan dari DPP PDI Perjuangan terkait sikap politik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang resmi menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.
Gibran yang merupakan kader PDIP sudah terang benderang melanggar aturan AD/ART partai terkait loyalitas dan dedikasinya untuk partai banteng merah.
"Sikap PDIP ditunggu kejelasan, sebelumnya sudah ada Budiman Sudjatmiko, Effendi Simbolon, Murad Ismail. Budiman dipecat karena mendukung Prabowo. Nah yang dilakukan Gibran sudah melampuai Budiman, bukan hanya mendukung tapi jadi cawapresnya Prabowo," Umam.
Umam merujuk pada AD/ART PDIP di Pasal 22c yang menyatakan anggota partai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai. Kemudian di Pasal 22d: anggota partai dilarang mengabaikan tugas yang diberikan partai.
"Ini clear, PDIP itu partai dengan karakter yang menjunjung tinggi aspek loyalitas, militansi dan berdisiplin tinggi," pungkasnya.
Untuk itu, ia meminta agar PDIP jangan hanya menunggu kejelasan sikap Gibran untuk mengundurkan diri dari partai.
"Jangan melempar dan menunggu sikap Gibran untuk menentukan sikap. Otoritasnya ada di DPP," pungkasnya.
Khoirul Umam menduga alasan di balik kenapa PDIP tidak tegas dalam menyikapi manuver Gibran yang mbalelo dari partai.
"Pertama, barangkali PDIP sedang melakukan negosiasi dengan situasi, terutama jika nanti terjadi putaran kedua. Kedua, PDIP tengah meredam dan proses rekonsiliasi, ada gap komunikasi dan benturan kepentingan antara keluarga Jokowi dan PDIP, sebab situasi ini nantinya punya impact di level Pileg, cottail effect di Pemilu 2014 dan 2019 dinikmati PDIP sekitar 5-6 persen dari sosok Jokowi, dan ini berpotensi menguap," tandasnya.[SB]
