Pengulangan sejarah pembelotan yang menimbulkan ketegangan dalam hubungan politik pada Pemilu 2004 kembali terulang.
Pada 2004 terjadi keretakan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjabat sebagai Menko Polkam dalam Kabinet Gotong Royong.
SBY dianggap mengkhianati Megawati dengan maju sebagai capres berpasangan dengan Jusuf Kalla. Sebelumnya, SBY sudah melayangkan pengunduran diri sebagai Menko Polkam kepada Megawati.
Keretakan berbalut pengkhianatan itu diprediksi juga terjadi dengan Joko Widodo dengan megawati di Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengamati, hubungan Megawati dengan Jokowi akan retak akibat tidak satu komando mendukung bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Koalisi PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sebaliknya, Jokowi malah memajukan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.
Dia memandang, Jokowi dan juga Gibran berhasil di dunia politik setelah bergabung menjadi kader PDIP, dan mendapat dukungan menang sebagai Walikota Solo. Namun, menghadapi Pilpres 2024 arah politiknya berseberangan.
"Saya menduga, itu (keretakan) terjadi jika presiden Jokowi tidak bertabayyun dengan Megawati terkait Gibran ini sampai selesai Pilpres 2024," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/10).
Dia memprediksi, akibat sikap politik yang berseberangan serta manuver politik yang tak wajar dilakukan Jokowi melalui politisasi lembaga peradilan, berpotensi mengulang ketegangan politik antara Megawati dan SBY.
Ketegangan politik antara Megawati dan SBY terjadi lantaran ada persaingan di Pilpres 2004. Pasalnya, muncul dugaan SBY yang sebelum kontestasi masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.
Dengan jabatan Menteri tersebut, Megawati mencurigai SBY menggunakan fasilitas negara untuk membentuk Partai Demokrat, termasuk dalam hal suksesi pemenangan Pilpres kala itu.
Hal serupa, menurut Biran juga terjadi di Pilpres 2024 ini, dimana Jokowi yang terpilih sebagai Presiden ketujuh RI karena dukungan dan usungan PDIP, juga diduga memanfaatkan jabatannya beserta suprastruktur kenegaraan.
"Maka dari itu, hubungan Megawati dan Jokowi akan mengulang hubungan yang tidak harmonis antara Megawati dan SBY. Yakni politik tidak saling tegur dan tidak saling bicara," demikian Biran menambahkan. [SB]
