Pengamat
politik Refly Harun mengungkapkan bahwa tidak masalah Demokrat dan PKS keluar
dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024 dengan
meninggalkan NasDem.
Pasalnya
bergabungnya PKB mendukung Anies Baswedan membuat NasDem memenuhi presidential
threshold 20 persen, sehingga tanpa Demokrat dan PKS keduanya masih bisa
mendaftarkan capres-cawapres.
"Sekarang
seandainya pun Demokrat ngambek lalu keluar dari Koalisi diikuti PKS ngambek
keluar dari koalisi juga, maka NasDem dan PKB sesungguhnya masih tetap bisa
mencalonkan," ungkapnya.
Jika hal
tersebut terjadi, maka sudah terjawab kenapa istana sengaja menyerap PDIP,
Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, dan PAN di parlemen, karena agar Demokrat dan
PKS tidak bisa mengusung calonnya sendiri.
"Kalau itu
yang terjadi ya itu namanya seperti awal yang saya katakan dulu bahwa memang
istana sengaja menyerap 7 partai politik di parlemen dan meninggalkan Demokrat
dan PKS agar mereka bisa mengusung calon sendiri, dan dua partai ini
ditinggalkan tidak bisa mengusung calon karena tidak mencapai 20%,"
bebernya.
Sementara itu,
berdasarkan sumber dari IDN Times di Istana, Ketua Umum Partai NasDem Surya
Paloh diketahui menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Kamis sore
(31/8/2023).
Sumber yang
tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Surya Paloh bertemu dengan Jokowi
untuk melaporkan bahwa NasDem memutuskan Anies dipasangkan dengan Ketua Umum
PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pilpres 2024.
Laporan yang
diberikan Surya Paloh kepada Jokowi sebagai bentuk sopan santun politik, karena
NasDem masih menjadi bagian dalam kabinet pemerintahan sekarang, Kabinet
Indonesia Maju.
"Sebagai
sopan santun politik. Bagaimanapun NasDem masih di koalisi pemerintahan
Presiden Jokowi," kata sumber tersebut.[SB]
