Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan lengser pada Oktober 2024 mendatang.
"Pemerintah pada 2024 akan melanjutkan proyek strategis dan melaksanakan agenda nasional yang sangat penting, seperti Pemilu dan menyelesaikan atau terus membangun IKN agar siap untuk berfungsi sebagai ibu kota negara," katanya dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (21/9).
Anggaran untuk IKN itu masuk dalam belanja negara 2024 sebesar Rp3.325 triliun. Rinciannya, Rp2.467 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp857 triliun sisanya ditransfer ke daerah (TKD).
Sejak 2022 hingga 2024 nanti, negara mengalokasikan anggaran untuk IKN sebesar Rp75,5 triliun. Rinciannya, Rp5,5 triliun pada 2022, Rp29,4 triliun di 2023, dan Rp40,6 triliun pada 2024 mendatang.
Per Agustus 2023 ini, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN sudah mencapai Rp6,4 triliun. Angka tersebut setara 21,8 persen dari pagu tahun ini.
Di lain sisi, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan APBN 2024 adalah modal penting pemerintahan Presiden Jokowi untuk melunasi janji-janjinya kepada rakyat sebelum lengser.
"Tidak ada hal yang pantas kita berikan kecuali sepenuhnya mendukung pihak yang hendak melunasi janji. Namun, sebagai teman sejati wajiblah nasihat-nasihat baik harus kita sampaikan, meskipun terkadang hal itu terasa pahit," kata Said.
"Yakinlah hal itu diniatkan baik kepada pemerintah. Bukankah dasar amalan baik harus didirikan atas niat baik pula? Amin, amin, amin," imbuhnya sembari tersenyum dan disambut seruan amin oleh para peserta rapat.
Ia lantas mengutip peribahasa dari sastrawan Madura Zawawi Imron, yakni 'Dubur ayam yang menghasilkan telur lebih mulia dari orang yang bisa menjanjikan telur'. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tidak sekadar berjanji, melainkan harus bisa merealisasikannya.
Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut sekaligus mengesahkan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menjadi UU. [SB]
