Rangkap jabatan
para menteri di Kabinet Indonesia Maju dinilai telah mengganggu kinerja
pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Alih-alih fokus
menuntaskan janji-janji politik presiden, para menteri justru sibuk dengan
kepentingannya masing-masing. Terlebih ada agenda Pilpres 2024, di mana para
pembantu presiden ikut cawe-cawe politik.
Salah satu
pembantu presiden yang disorot publik adalah Menteri BUMN, Erick Thohir. Erick
diketahui merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI.
Bahkan, mantan
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf ini juga disinyalir berhasrat
ikut menjadi kontestan di Pilpres 2024.
"Erick
Thohir waktunya sebagai menteri semakin terbagi mengurus sepakbola. Hal itu
membuat fokusnya jadi terbagi, yang akhirnya berdampak pada kinerjanya sebagai
Menteri BUMN," kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul,
Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/9).
Jamiluddin
mengurai, menteri yang ingin nyapres akan sulit membedakan anggaran yang
digunakan saat sebagai menteri dan saat aktivitas ingin nyapres.
Hal tersebut
tentunya berpotensi merugikan keuangan negara.
Oleh karenanya,
ia berharap Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam terhadap manuver menterinya
yang sibuk rangkap jabatan hingga terjun langsung dalam perpolitikan 2024.
Menurutnya,
perombakan kabinet bisa menjadi pilihan presiden untuk menjaga dan
merealisasikan semua janji politiknya sebelum lengser. Sebab, hal itu hanya
mungkin diwujudkan bila menterinya fokus melaksanakan fungsi dan tugasnya
masing-masing.
"Jadi,
menteri yang ingin nyapres tampaknya sudah tidak fokus melaksanakan fungsi dan
tugasnya sebagai menteri. Karena itu, selayaknya Jokowi me-reshuffle menteri
yang ingin nyapres," tutupnya.[SB]
