Muncul desakan kuat terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar bertindak adil dan berani memberikan sanksi pemecatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu kader terkenal partai tersebut.
Desakan ini muncul setelah Kaesang Pangarep, putra Jokowi, resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Namun, sebagian anggota PDIP tampaknya enggan untuk mengambil langkah drastis seperti memecat Jokowi.
Deddy Sitorus, seorang politikus senior PDIP, menyatakan bahwa Jokowi adalah salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh partai tersebut.
Menurutnya, panggilan untuk memecat Jokowi menjadi sulit karena posisinya sebagai presiden dan perasaan bahwa Jokowi mungkin gagal meyakinkan anaknya untuk tetap di PDIP.
"Kalau Kaesang mengambil partai lain, masa kita panggil Pak Jokowi karena gagal meyakinkan anaknya, beliau kan presiden," kata Deddy dikutip Minggu (24/9/2023).
Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, tercantum ketentuan bahwa anggota keluarga dari kader partai tidak boleh menjadi anggota partai lain.
Menurut berbagai pihak, sanksi pemecatan terhadap Jokowi dianggap penting agar PDIP tetap memegang prinsip-prinsip yang telah mereka buat dalam AD/ART partai.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah PDIP akan menerapkan sanksi yang sama kepada Jokowi seperti yang mereka lakukan pada anggota lain yang melanggar peraturan tersebut.[SB]
