Peluang Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) keluar dari koalisi pendukung Prabowo Subianto dinilai
terbuka lebar setelah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berubah nama
menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Pengamat
komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan,
terdapat dua kejadian yang membuat posisi PKB dan ketua umumnya Muhaimin
Iskandar dikesampingkan Prabowo.
Dia
menyebutkan, masuknya Partai Golkar dan PAN ke koalisi pendukung Prabowo
membuat perundingan posisi bakal calon wakil presiden (Bacawapres) bukan hanya
antara Prabowo dan Cak Imin.
"Tapi juga
oleh Airlangga Hartarto (Ketum Partai Golkar) dan Zulkifli Hasan (Ketum
PAN)," ujar Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/8).
Selain itu,
Jamiluddin juga menilai, posisi PKB semakin tersingkir koalisi ketika Prabowo
mengubah nama koalisi secara tiba-tiba, yang dilakukan pada momen perayaan hari
ulang tahun (HUT) ke-25 PAN, di Hotel Sultan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta
Pusat, Senin (28/8).
"Jadi, Cak
Imin tidak lagi memiliki hak veto yang kuat. Suara Cak Imin tidak lagi
menentukan dalam memutuskan Cawapresnya Prabowo," tuturnya.
Maka dari itu,
mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(IISIP) Jakarta itu meyakini PKB akan cabut dari barisan koalisi Prabowo.
Bahkan, dia
melihat kemungkinan PKB ditarik ke dalam koalisi PDI Perjuangan seperti desas
desus yang santer belakangan hari ini.
"PKB
berpeluang besar akan meninggalkan KIM dan berlabuh ke PDIP. Peluang itu akan
semakin terbuka bila PDIP memberikan konsesi politik yang lebih menguntungkan
Cak Imin dan PKB," demikian Jamiluddin.[SB]
