Para pebisnis
yang berasal dari Kazakhstan diajak berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota
baru Indonesia di Nusantara, Kalimantan Timur.
Ajakan tersebut
disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono
dalam Forum Investasi bertema 'Investing in Indonesia's Future Capital: Smart
and Sustainable Forest City Nusantara' di Astana, Kazakhstan pada Selasa (4/7).
Bambang
menegaskan, pemerintah Indonesia terus membuka peluang bagi para investor dari
luar negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
"Otorita
menyambut kontribusi dalam berbagai bentuk investasi langsung dan public-private
partnership (PPP). Kami juga terbuka untuk mengeksplorasi berbagai jenis
pembiayaan kreatif, seperti blended financing dan mekanisme crowd
funding," kata Bambang.
Hingga 28 Juni
2023, ada sekitar 256 Letter if Intent (LoI) yang diterima OIKN di berbagai
sektor, yang masing-masing berasal dari 19 negara, termasuk Jepang, Singapura,
Malaysia, Amerika Serikat, dan China. Bambang menyebut, angka itu masih akan
terus meningkat.
Pada saat
bersamaan, untuk meningkatkan minat investasi, pemerintah pun mempersiapkan
sejumlah insentif terbaik, mencakup tax holiday, skema tax deduction, dan
lain-lain.
Senada, Deputi
Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono menyatakan bahwa investasi di
Nusantara mempunyai insentif pajak yang bersaing dan menarik bagi investor,
seperti tax holiday berbatas minimum Rp10 miliar dengan tenggat maksimum 30
tahun. Saat ini, batas minimum mendapatkan tax holiday di luar Nusantara adalah
Rp100 miliar dengan tenggat maksimum 20 tahun.
Agung
menjelaskan, insentif semacam ini juga mencakup super deduction vocation, super
deduction R&D, super deduction donation, pajak penghasilan 0 persen bagi
UMKM, PPh 21 yang ditanggung pemerintah, VAT dan pajak penjualan untuk barang
mewah, hingga fasilitas kemudahan biaya kepabeanan selama 4-6 tahun.
"Ini semua
menjadi lebih menarik (berinvestasi) di Nusantara dibandingkan dengan sektor
lain di Indonesia. Ini merupakan sikap bagaimana pemerintah Indonesia
benar-benar menunjukkan bahwa kami mengajak investor berpartisipasi untuk ikut
memiliki Nusantara," papar Agung.
Saat ini,
setidaknya ada lebih dari 300 proyek investasi yang berlokasi di Kawasan Inti
Pusat Pemerintahan. Berbagai sektor pembangunan Nusantara dinilai dapat menjadi
proyek strategis bernilai tinggi dengan mengedepankan pembangunan
keberlanjutan.
Agung
menegaskan, setiap sektor akan dianalisis sesuai kebutuhan pendanaan, mekanisme
pendanaan yang akan digunakan, dan legalitas yang menaungi. Misalnya, sektor
perumahan dengan peluang investasi paling signifikan.
Perumahan
mempunyai estimasi investasi dengan rentang US$0,67-1,09 miliar, di mana untuk
memenuhi kebutuhan itu akan digunakan skema pendanaan PPP atau Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dengan penanggung jawab dari Kementerian
Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
"Misalnya
saja kawasan perumahan yang telah saya sebutkan, sebanyak 130 proyek dengan
perkiraan investasi ini berdasarkan nilai tanahnya saja. Jadi jangan sampai
salah paham, ini bukan total nilai investasi, tetapi ini hanya dari nilai tanah
dan biaya bangunan. Sama halnya dengan area komersial, pusat perbelanjaan,
pendidikan jelas menjadi sangat penting, transportasi, kesehatan, dan
sebagainya," kata Agung.
Adapun dari
ke-12 sektor penting investasi di Indonesia, enam di antaranya adalah sektor prioritas
teratas yang berfokus pada investasi jangka pendek dan menjadi infrastruktur
dasar pembangunan hingga 2024, yakni sektor energi terbarukan, telekomunikasi,
transportasi, perumahan, pengolahan air, dan pengolahan limbah.
Sedangkan enam
sektor lain adalah sektor prioritas tinggi yang berfokus pada investasi jangka
panjang, di antaranya kota praja (township), teknologi, fasilitas kesehatan,
infrastruktur komersial, fasilitas pendidikan, dan kawasan industri.
Bambang
menambahkan, pembangunan Nusantara akan dilakukan dalam beberapa tahap hingga
tahun 2045. Fase pertama mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas utama
di area inti pemerintahan.
Untuk empat
fase berikutnya, yang dijadwalkan mulai tahun 2025 hingga 2045, akan mencakup
pembangunan transportasi, perumahan, zona komersial, dan sejumlah industri yang
lebih luas dan masif.
"Saya
harap (forum) ini juga akan memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan hubungan,
setidaknya antara dua kota, Astana dan Nusantara," kata Bambang.[SB]
