Mantan Menteri
Keuangan Rizal Ramli menyoroti utang negara yang dinilai makin membengkak dan
menyebabkan kemiskinan struktural masyarakat.
Rizal mengatakan
besarnya utang negara ini disebabkan oleh pendapatan negara yang terbatas
tetapi kebutuhan anggarannya terlalu besar, termasuk untuk pembangunan Ibu Kota
Negara (IKN) Nusantara.
"Pemerintah
ini penerimaannya dari segi pajak kurang. Hanya 8 persen tax ratio-nya,
harusnya 13 sampai 15 persen ini tax ratio penerimaan pajak," kata Rizal
dalam siniar bersama Refly Harun yang berjudul 'Cawe-cawe Pejabat Makin
Menjadi! Rizal Ramli 'Serang' Pentolan Istana: Wis! Sadar Diri LBP & JKW!'
pada Jumat (28/7/2023).
Dia menyebut
anggaran besar-besaran untuk pembangunan IKN dengan pendapatan yang terbatas
menunjukkan pengelolaan fiskal yang tidak bertanggung jawab.
"Bebannya
siapa? Bebannya rakyat karena untuk menutupi gap penerimaan yang merosok tajam
dan pengeluaran yang jor-joran ini," ujar Rizal.
Untuk itu,
Rizal mengatakan rakyat akan makin kesulitan dengan harga bahan pokok yang
meningkat, kenaikan harga listrik, gas bersubsidi, dan BBM, hingga kenaikan
tarif BPJS.
Selain itu,
pemerintah juga berutang kepada negara lain untuk menutupi kebutuhan anggaran
yang besar padahal utang negara dianggap sudah besar. Bahkan, Rizal menyebut
pemerintah memerlukan utang untuk bisa membayar bunga dari utang sebelumnya.
"Untuk
itu, dia (pemerintah) menyedot likuiditas masyarakat yaitu pertambahan kredit
yang biasanya 15 persen, malah hanya sekitar 3 persen. Artinya, likuiditas
masyarakat disedot," ucap Rizal.
Keadaan yang
memberatkan masyarakat ini, tambah dia, menyebabkan masyarakat golongan
menengah menggadaikan aset mereka, sementara golongan bawah terpaksa
menggunakan pinjaman online yang bunganya disebut sangat tinggi.
"Ini
proses kemiskinan struktural karena likuiditas yang ada, disedot untuk nombokin
bayar utang (negara)," tandas Rizal.[SB]
.jpeg)
