Hari membeberkan, keyakinannya ini lantaran KPK tengah menangani sejumlah kasus korupsi. Mulai dari suap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, suap mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Wali Kota Bandung Yana Mulyana hingga korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
“Bahkan dugaan korupsi pegawai Bea Cukai dan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu juga tengah ditelisik oleh KPK,” kata Hari kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/4).
Karena menurut Hari, sejumlah mantan pimpinan KPK pernah dipanggil dan bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani disaat isu transaksi janggal Rp 349 triliun tengah ramai jadi perhatian publik.
“Silahkan masyarakat menilai kenapa ada ramai-ramai pengerahan unjuk rasa ke KPK, menyerang KPK tentu itu tidak gratis. Jika dibayar, patut dipertanyakan darimana sumber duitnya? Tentu patut kita menduga diutnya berasal dari korupsi,” beber Hari.
Tak hanya itu, Hari menduga kuat, fitnah pembocoran dokumen KPK yang ramai di media sosial soal Karo Hukum Kementerian ESDM disebut komunikasi dengan Ketua KPK Firli Bahuri sengaja dihembuskan sebagai upaya melemahkan KPK yang tengah bekerja membersihkan Indonesia dari korupsi.
“Segala cara dilakukan, tujuannya jelas menganggu KPK melakukan pemberantasan korupsi,” ujar Hari.[SB]