Narasi stop
bayar pajak dari wajib pajak dinilai tidak tepat, karena negara perlu
mendistribusikan kesejahteraan sosial dan pembangunan merata bagi warga.
Demikian
dikatakan Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menanggapi
maraknya narasi stop bayar pajak, setelah publik menyorot kekayaan pejabat
pajak yang dianggap tidak bijak.
"Ini
kampanye yang kurang tepat. Bagaimanapun pajak itu kewajiban seluruh warga
negara, yang memang dibutuhkan oleh negara dalam rangka mendistribusikan
kesejahteraan sosial, membangun dan memeratakan keadilan," tuturnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL.ID, Rabu (1/3).
Dengan begitu
pembayaran pajak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial masyarakat, seperti
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Meski begitu
Ray tak menampik memang ada kekecewaan di kalangan masyarakat yang akhir-akhir
ini disuguhi harta kekayaan pejabat yang fantastis dan tidak logis.
Untuk itu dia
menyarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencopot pejabat pajak
dengan harta kekayaan tidak wajar. Ini penting, untuk memupuk kembali
kepercayaan publik.
"Bahwa ada
penyelewengan dana pajak yang dilakukan oleh para pengelola pajak, itu tidak
bisa dijadikan dalil untuk tidak membayar. Yang boleh dilakukan, dorong segera
perbaikan sistem dan pergantian orang," rincinya.
Seperti
diketahui, sikap pamer kemewahan bermula dari peristiwa penganiayaan yang
dilakukan putra pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, yakni Mario Dandy Satrio
terhadap Crystalino David Ozora, putra pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor,
Jonathan Latumahina.
Mario Dandy
melalui laman pribadinya kerap memamerkan kendaraan mewah berupa motor gede
jenis Harley Davidson dan mobil jenis Rubicon.[SB]
