Ketua MPO Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Asri Annas, membandingkan jumlah kepala desa yang terjerat kasus korupsi tidak sebanding dengan anggota dewan.
Hal itu disampaikan saat acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-9 Undang-undang Desa, di Lapangan Parkir Timur Senayan, Minggu (19/3/2023).
“Mohon maaf, ini perlu kita luruskan mumpung ada tokoh-tokoh kita. Kepala desa ini pak selalu dianggap korupsi, ini mohon maaf. Jika kita ingin membandingkan dalam 5 tahun lebih banyak anggota DPR, DPR RI, DPD kemudian DPRD Kabupaten dan Provinsi (yang) korupsi dibandingkan kepala desa,” kata Asri, Minggu (19/3/2023).
Asri bahkan mengklaim, sejatinya selama ini kepala desa bukannya korupsi. Namun hanya ada kesalahan dalam administrasi pemerintahan.
“Harus diingat, kepala desa umumnya hanya kesalahan administrasi pemerintahan. Kami mengharapkan Pak Wamen, agar benar-benar bisa membantu teman-teman desa dalam pembangunan,” ucapnya.
“Jangan kita menjadi seperti berhadap-hadapan dalam rangka pembangunan desa,” imbuhnya.
Asri juga menyampaikan, agar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegur para bupati yang ingin melakukan Pilkades serentak di tahun 2023.
“Kami tidak ingin, agar kepala desa dipolitisir menjelang 2024. Kami tidak ingin kades ini menjadi objek politik menghadapi 2024,” katanya.[SB]
