Dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun diminta untuk segera diusut tuntas. Termasuk memastikan tanggung jawab Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di lembaga pengelola keuangan negara ini.
“Jangan sampai ada kesan cuci tangan (dari Menteri Keuangan Sri Mulyani),” ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/3).
Jerry memandang, sejauh ini telah menguat wacana pergantian Menteri Keuangan dari kendali Sri Mulyani. Namun, beriringan dengan itu ada desas-desus Sri Mulyani akan digeser menjadi Gubernur Bank Indonesia.
“Utang hampir Rp 8.000 triliun itu sudah lampu merah pekat, dan Jokowi jangan lagi mempertahankannya. Dan saya sarankan Sri Mulyani jangan di- switch ke Gubernur BI. Pasalnya akan gaduh lagi lembaga ini,” tuturnya.
Lebih dari itu, doktor komunikasi politik America Global University ini mengamati, Sri Mulyani tidak jujur dengan skandal TPPU yang terjadi di Kemenkeu.
Indikasinya terlihat dengan upaya berkelit ke isu pemukulan anak bekas pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satriyo, terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora.
Sehingga, Jerry mendorong ada pergantian Menteri Keuangan oleh sosok yang kompeten di bidang keuangan.
“Sebetulnya sejak periode kedua Menkeu harusnya dipercayakan ke (Agus) Martowardojo. Beliau paham betul soal manajemen financial,” begitu usul Jerry. [SB]
