Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
mengungkapkan sekitar 460 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlibat
transaksi janggal senilai Rp300 triliun.
Menurutnya,
temuan itu berdasarkan pada 160 laporan yang dilayangkan sepanjang 2009 hingga
2023.
"Ada 160
laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasinya," kata Mahfud
di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Rabu (8/3).
"Sesudah
diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu yang
akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300
triliun, tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak di-update, tidak diberi
informasi respons," sambungnya.
Mahfud
mengatakan laporan kejanggalan sesekali ditindaklanjuti usai terendus oleh
publik layaknya kasus pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael
Alun Trisambodo dan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak,
Angin Prayitno Aji yang terseret kasus suap pajak.
Mantan Ketua MK
itu mensinyalir laporan yang tak ditindaklanjuti itu adalah buntut kesibukan di
kementerian tersebut.
"Itu saya
kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja, menurut
saya," katanya.
Kendati
demikian, Mahfud mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani atas upaya dalam
mengusut laporan transaksi janggal hingga triliunan rupiah, saat Kemenkeu empat
kali berganti pucuk kepemimpinan sejak 2009.
Mahfud
sebelumnya menyinggung transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun sebagian
besar berada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai Kemenkeu.
Mahfud
mengatakan transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening Rafael
Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar.
"Kemarin ada 69 orang [pegawai Kemenkeu berharta tak wajar] dengan nilai hanya enggak sampai triliunan. Hanya ratusan, ratusan miliar. Sekarang, hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 T, harus dilacak," ucap Mahfud.[SB]