Pengamat
komunikasi politik, sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion
(IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan pencopotan Johnny G. Plate dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika berpeluang menyapu bersih menteri yang berasal dari
Nasdem.
Selain Plate,
ada dua kader Partai Nasdem yang diberikan kursi di kabinet kerja Jokowi.
Kedua kader
tersebut adalah Syahrul Yasin Limpo yang menjabat Menteri Pertanian dan Siti
Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
"Itu sangat
mungkin ya (menyapu bersih menteri dari Nasdem)," kata Dedi dinukil dari
Suara.com, Jumat (17/2/2023).
Hubungan
Renggang Jokowi-Paloh
Kemungkinan
"pembersihan" kader Nasdem dari lingkaran kabinet kerja semakin
nyata, mengingat adanya dugaan hubungan politik antara Jokowi dan ketum Nasdem
Surya Paloh yang semakin renggang.
Hal itu diduga
karena Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon
presidennya.
Dedi mengklaim,
Jokowi sangat mudah untuk mendepak Yasin Limpo dan Siti Nurbaya, Menurutnya
karena keduanya tidak memiliki kontribusi yang besar untuk pemerintah.
"(Yasin
Limpo) Kementerian Pertanian itu justru terlebih dahulu diwacanakan diganti,
karena faktor kinerjanya yang tidak produktif," kata Dedi.
"Kita
lihat saja bagaimana mungkin food estate dipimpin oleh Menteri Pertahanan,
meskipun dalihnya termasuk ke bagian dari pertahanan pangan," imbuhnya.
Dinilai Tidak
Memiliki Prestasi
Dedi
menambahkan, carut marutnya sektor pangan dan polemik data yang tidak sinkron
antara Bulog dan Kementerian menunjukkan inkompetensi Limpo sebagai Menteri
Pertanian.
"Karena
tidak ada prestasi di sana. Belum lagi carut marutnya ekspor impor terkait
dengan kesedian pangan yang mengalami polemik antara data di Bulog dengan data
yang ada di kementerian. Ini juga menunjukkan mereka juga tidak kompeten,"
imbuhnya.
Sementara untuk
Menteri LHK Siti Nurbaya, menurut Dedi juga tidak begitu memiliki kinerja yang
signifikan bagi pemerintahan, khususnya masyarakat umum.
Dedi menyebut
dari survei Political Opinion (IPO), Siti Nurbaya menempati popularitas yang
paling rendah dari menteri lainnya.
Hal itu, karena
kinerja yang hanya bisa dinilai dan dikritisi para aktivis lingkungan.
"Jadi agak
sulit-lah menilai kementerian (LHK) ini. Ada dan tiadanya tidak berdampak
terlalu baik kepada tata kelola pemerintahan," tanggap dedi.
"Meskipun
publik sebetulnya terdampak, misalnya saja bagaimana berkaitan dengan penjagaan
lingkungan, belum lagi konglomerasi hutan dana lain-lain, semuanya terdampak.
Cuman masyarakat tidak mengetahui itu," lanjutnya.
Pencopotan Tak
Kunjung Dilakukan
Oleh karena itu
menurut Dedi, Jokowi sudah tidak perlu mencari-cari alasan untuk mencopot para
menteri yang berasal dari kader Nasdem.
"Artinya
presiden untuk melakukan reshuffle pada menteri-menteri Nasdem itu jauh-jauh
hari sudah memiliki alasan, tapi itu (pencopotan menteri) tak kunjung
dilakukan," sebutnya.
Namun, jika hal
itu kemudian dilakukan dengan dinamika politik antara Jokowi dengan Nasdem,
Dedi mengkhawatirkan menjadi bumerang.
Publik bisa
saja berbalik memberikan simpati ke Nasdem jika Jokowi mengambil langkah
tersebut, karena dinilai disudutkan usai mendukung Anies.
"Nah itu
yang dikhawatirkan tadi, justru yang seharusnya benar dilakukan presiden,
karena momentumnya tidak tepat, atau terlambat, justru malah Nasdem bisa
mendapatkan simpati publik," tandasnya.[sb]
