Memasuki tahun
2023, simpul aktivis angkatan 98 (Siaga 98) membaca akan marak korupsi politik.
Koordinator
Siaga 98, Hasanuddin mengatakan, korupsi politik akan diikuti oleh serangan
balik para politisi yang terganggu dari upaya penegakan hukum pemberantasan
atau penindakan di sektor politik.
“Cara kerja,
pola dan bentuknya mirip “corruptors fight back!” kata Hasanuddin kepada Kantor
Berita Politik RMOL, Kamis (16/2).
Serangan ini,
kata Hasanuddin, selalu menggunakan dua isu yakni penanganan kasus
penyelenggaraan Formula E dan DPO Harun Masiku.
Tujuannya,
untuk melemahkan, mempengaruhi, mengganggu bahkan menghentikan upaya penegakan
hukum KPK dalam pemberantasan korupsi.
“Pihak yang
melakukan serangan ini, itu-itu juga, dengan cara, pola dan bentuk yang sama;
sistematis, terstruktur dan massif, dan sudah masuk dalam kualifikasi cara,
pola dan bentuk corruptors fight back!” ujarnya.
Hasanuddin
mengatakan, soal penanganan kasus Formula E perlu diingat bahwa penyelidikan
kasus dugaan korupsi yang sifatnya terbuka tidaklah mudah.
“Tentu memiliki
dan kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, apalagi ada pihak yang mengetahui
cara kerja KPK membocorkan kepada terduga terselidik, seperti halnya
penyelidikan Formula E,” kata Hasanuddin.
Begitu pula,
sambung dia, pencarian DPO Harun Masiku yang seharusnya melibatkan banyak pihak
lembaga atau instansi yang ada, sehingga tidak hanya KPK.
“Namun cepat
atau lambat, kami percaya bahwa DPO Harun Masiku ini tentu akan tertangkap
KPK,” ujarnya yakin.
Oleh karena
itu, Siaga 98, berharap agar KPK menempatkan ancaman serangan politik jelang
Pemilu 2024 sebagai bagian dari resiko penegakan hukum yang menjadi prioritas
kajian saat ini.
Selain itu,
juga dipertimbangkan penyelidikan terhadap apakah ada upaya penghalangan proses
penegakan hukum atau obstruction of justice yang dilakukan oleh para pihak
terkait dengan dua issue tersebut.
“Kami Percaya,
KPK saat ini masih memegang integritas tinggi dan berkinerja baik,” demikian
Hasanuddin.[SB]
