Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebutuhan pembiayaan pada awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang menyentuh Rp900 triliun setara dalam membiayai 2 proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sekaligus.
"Kebutuhan pembiayaan kita pada tahun 2020 mencapai Rp 1.645,3 triliun atau naik sekitar Rp 900 triliun dari APBN yang sebesar Rp 741,8 triliun. Itu sudah bisa dapat dua IKN," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Sri Mulyani bercerita pada tahun 2020 kondisi ekonomi nasional sangat terpukul sangat hebat imbas pandemi, dimana pendapatan negara dari sektor pajak melorot drastis akibat kegiatan ekonomi yang hampir terhenti, sementara itu belanja negara meningkat signifikan untuk membantu masyarakat.
Implikasinya, kata Sri Mulyani, defisit APBN didesain agar melebar menjadi Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020, yang harus dibiayai oleh pemerintah. Padahal sebelumnya defisit APBN direncanakan hanya Rp 307,2 triliun atau 1,76 persen PDB.
Bahkan perubahan target defisit dan rencana kebutuhan pembiayaan tersebut tak hanya diubah satu kali di tengah dinamisnya kondisi pandemi kala itu. Namun pada akhirnya, kata Sri Mulyani, realisasi defisit pada tahun 2020 mencapai Rp 947 triliun.[SB]
